PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menekankan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat posisi keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Muhammad Syamsuri saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Rancangan APBD 2026 di rapat paripurna DPRD Kobar.

Syamsuri mengatakan, peningkatan pendapatan daerah tidak bisa hanya bergantung pada sektor-sektor konvensional yang sudah ada. Diperlukan kebijakan strategis yang mampu memberikan dampak nyata terhadap kestabilan keuangan daerah.

“Kami berharap peningkatan pendapatan daerah juga didukung oleh langkah-langkah yang mampu menjaga posisi keuangan daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan Fraksi Golkar adalah pengajuan pinjaman kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah. Menurut Syamsuri, langkah tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak membebani kemampuan fiskal daerah.

“Kita akan memikirkan pengajuan pinjaman kepada BPD Kalimantan Tengah, tentunya dengan pertimbangan yang terukur dan sesuai kebutuhan pembangunan prioritas,” katanya.

Selain itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya, menghitung ulang potensi pendapatan dari bagi hasil pajak daerah, terutama pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah.

Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah memfasilitasi audiensi dengan Menteri Keuangan RI guna membahas sistem bagi hasil sektor perkebunan kelapa sawit. Syamsuri menilai, nilai bagi hasil sawit yang diterima daerah cenderung menurun, meskipun produksi sawit terus meningkat.

“Produksi sawit di daerah terus naik, baik dari luas kebun maupun volume produksinya. Namun, nilai bagi hasil yang diterima daerah justru menurun,” tegasnya.

Fraksi Golkar berharap pemerintah pusat dapat memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi terhadap sistem pembagian hasil sawit agar lebih adil. Menurut Syamsuri, potensi sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat besar dan seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.

Dengan adanya kejelasan sistem bagi hasil, Fraksi Golkar optimistis keuangan daerah akan semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih optimal. (sam/yit)