PALANGKA RAYA – PT Jamkrida Kalteng salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang bergerak dalam bidang penjaminan kredit memastikan sudah menjamin 4.549 nasabah hingga akhir 2015. Jumlah ini jauh melejit dari tahun sebelumnya, 2015 yang hanya mencatat 1.562 nasabah.

Hal ini terungkp usai rapat tertutup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida Kalteng yang dipimpin Wakil Gubernur Habib Said Ismail, di lantai 3 Kantor Gubernur dan dihdiri sejumlah kepada daerah dari 14 kabupaten/kota atau yang mewakili se-Kalteng, Jumat (21/4).

“Nasabah terjamin yang pada tahun 2015 baru sebanyak 1.562, kini berkembang hingga tercatat akhir tahun 2016 menjadi 4.549 nasabah dengan volume penjaminan lebih dari Rp326 miliar,” kata Direktur Operasional PT Jamkrida Kalteng Ida Rumiana.

Dalam kesempatan sama Direktur Utama PT Jamkrida Kalteng Suhartono juga menyampaikan bahwa perolehan tersebut tidak lepas dari dukungan  dari pemerintah daerah selaku pemegang saham serta mitra kerja Jamkrida Kalteng.

“Kita sangat didukung oleh mitra kerja Jamkrika, yaitu Bank Kalteng, Ventura Kalteng, BPR Maruting Sejahtera Pangkalan Bun, BPR Artha Sukma Sejahtera Sukamara, LPDB dan BPR Syariah Mitra Amanah, SKPD terkait serta masyarakat pengusaha di Kalteng,” papar Suhartono.

Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melalui  Wakil Gubernur Habib Said Ismail menyampaikan beberapa hal terkait Jamkrida Kalteng, diantaranya ia menyebut diharapkan agar pemegang saham bisa segera merealisasikan komitmen penyertaan modal agar modal yang disepakati bisa terpenuhi secara penuh. Selan itu PT Bank Kalteng dan PT Jamkrida Kalteng merupakan BUMD Kalimantan Tengah harus mampu bersinergi  dimana kepada Bank Kalteng diminta meningkatkan penyaluran penjaminan kreditnya ke PT. Jamkrida Kalteng.

“Sehingga kedua BUMD ini mampu ikut meningkatkan perekonomian Kalteng,” ucap Wagub.

Lebih jauh ia menyebut, kepada seluruh kabupaten/kota se-Kaltengg agar kedepan bisa mendirikan Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat (PD BPR) agar penyaluran kredit dan penjaminan kredit kepada pelaku usaha mikro kecil bisa tersalurkan secara merata.

“Seperti BPR yang sudah dimiliki pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara,” pungkasnya. (vin)