KASONGAN - Kontraktor pelaksana proyek Jembatan Telangkah Jalan Tjilik Riwut Km 11 arah Kasongan - Sampit di Kecamatan Katingan Hilir mulai bekerja. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Kalanaman tersebut ditarget rampung tahun depan.
Bupati Katingan Ahmad Yantenglie mengatakan, pembangunan jembatan tersebut dilakukan dengan sistem pendanaan tahun jamak (multiyears) yang dianggarkan tahun 2015 dan 2016.
"Karena anggaran pembangunan jembatan ini cukup besar makanya dianggarkan dengan sistem multiyears. Kita targetkan jembatan telangkah sudah rampung pada tahun 2016 mendatang," ujar Ahmad Yantenglie di sela-sela memantau progres pengerjaan jembatan bersama sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Katingan, Kamis (29/10) sore.
Menurutnya, jembatan memiliki peran vital sebagai akses menghubungkan antardesa dan antarkecamatan di wilayah hulu bagian kiri Sungai Katingan. Sejauh ini infrastruktur yang mengoneksikan desa-desa itu hanyalah sebuah jembatan gantung di Desa Telangkah, yang hanya dapat menyeberangkan kendaraan roda dua.
"Dengan adanya jembatan ini nanti, maka akses transportasi darat dari sisi kiri Sungai Katingan akan semakin lancar. Sebab, kendaraan roda empat pun bisa melintas. Tidak seperti kondisi jembatan gantung yang hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua saja," imbuhnya.
Sejumlah desa yang bakal terhubung seperti Desa Tewang Rangas Kecamatan Tewang Sanggalang Garing (TSG) hingga Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah.
"Kalau dari sisi sebelah kanan sudah tembus akses daratnya, tinggal dari sisi sebelah kiri sungai lagi yang akan kita bangun," terangnya.
Orang nomor satu di Bumi Penyang Hinje Simpei itu menilai, jika jembatan itu sudah operasional maka efek dominonya akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan kelancaran arus distribusi barang dan jasa, maka perputaran ekonomi bakal semakin meningkat.
Sejauh ini, pihaknya juga menggalami kendala dalam pembangunan Jembatan Telangkah, terutama masalah lahan-lahan masyarakat yang terkena lokasi jembatan. Tidak ada anggaran untuk mengganti rugi lahan warga. Akan tetapi, ada faktor ataupun indikator khusus dari pertimbangan pemerintah daerah mengenai lahan mana saja yang patut mendapatkan ganti rugi.
"Tidak semua lahan yang kena diberikan ganti rugi. Namun ada sejumlah lahan yang memiliki alasan sangat khusus mengapa harus mendapat ganti rugi, mengingat anggaran pemerintah daerah juga tidak cukup jika semua lahan diberikan ganti rugi," pungkasnya. (agg/yit)