SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai tak peduli terhadap polemik Pasar Mangkikit. Kalangan wakil rakyat itu dianggap harus didemo terlebih dahulu baru bisa bereaksi.

”Seperti kasus galian C kemarin, sudah berapa kali kita teriak, namun tidak pernah dihiraukan. Saat didemo baru bereaksi," kata Koordinator Forum Bersama (Forbes) LSM di Kotim Audy Valent, Selasa (3/11).

Menurut Audy, rencana penggusuran rumah warga untuk proyek pembangunan Pasar Mangkikit memperlihatkan mana anggota dewan yang prorakyat dan tidak. "Bahkan, kita curiga dengan anggota dewan yang tidak bersuara untuk mendukung RDP (rapat dengar pendapat) Pasar Mangkikit, tidak menutup kemungkinanan sudah masuk angin," kata Audy. 

Audy menuturkan, anggota Dewan periode sekarang berbeda dengan periode sebelumnya yang dinilai jauh lebih peka. ”Hal seperti itu bisa kita lihat dari apa yang mereka perbuat terhadap masyarakat yang dapat permasalahan yang perlu keterlibatan mereka," ungkapnya

Kalau hanya satu anggota dewan (Hari Panca Setia, Red) yang bersuara lantang meminta RDP, Audy yakin hasilnya tidak akan maksimal. ”Karena cuma satu orang itu saja yang saat ini prorakyat,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kotim Hari Rahmad Panca Setia sebelumnya mengaku sudah mengusulkan agar dinas terkait dipanggil untuk mengetahui duduk permasalahan ini. ”Saya sudah laporkan ini ke ketua komisi,” kata Hari dengan singkat.

Terpisah, Sekretaris DPW Lira Kalteng M Sofian meminta DPRD Kotim tidak berdiam diri dan turun tangan mengatasi masalah Pasar Mangkikit. Pasalnya, masalah itu erat kaitannya dengan masyarakat banyak.

”Jangan sampai gara-gara arogansi pihak Disperindagsar yang semaunya menggusur warga, justru mengakibatkan konflik dengan warga," kata Sofian.

Sofian menilai hal itu merupakan bentuk program Pemkab Kotim yang terkesan asal- asalan. ”Terlihat tidak direncanakan secara matang," jelasnya.

Sofian mencurigai ada dugaan permainan dalam proyek itu. Jangan sampai rakyat dan daerah nantinya justru dirugikan. Dia meminta aparat penegak hukum juga turun tangan mengusutnya. "Bongkar kalau memang ada praktik yang tidak benar," pungkasnya. (co/ign)