SAMPIT – Istri kepala desa (kades) yang melakukan bimbingan teknis, diminta memaparkan hasil kegiatan itu dan manfaatnya bagi daerah. Hal itu penting sebagai bukti bahwa istri kades tak hanya sekadar pelesiran, serta menjawab berbagai tudingan miring terkait kegiatan itu.
”Saya yakin jika itu dilakukan, tidak satu pun istri kades yang bisa memaparkan hasilnya itu, karena kegiatan itu jelas semata pelesiran. Bukankah sebelum dana desa dikucurkan tidak ada yang namanya bimtek untuk istri kades, terus apa manfaatnya?” ungkap Koordinator Forum Bersama LSM se-Kotim Audy Valent, Selasa (24/11).
Audy juga mendesak aparat penegak hukum memanggil orang-orang yang bertanggung jawab dalam bimtek berjamaah itu. Di sisi lain, dia juga menantang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kotim memberikan sanksi kepada anggota Dewan yang ikut dalam kegiatan itu. Pasalnya, Ketua DPRD Kotim sebelumnya telah menyatakan bahwa anggota Dewan tidak ada melakukan perjalanan dinas.
”Apakah BK punya nyali atau tidak? Jangan sampai hanya gertakan semata. Setahu saya, selama ini BK hanya selalu menggertak, tidak ada dalam sejarah Dewan di Kotim BK berani menindak tegas anggota Dewan yang melanggar,” katanya.
Audy juga meminta agar dana desa yang digunakan untuk kegiatan bimtek segera dikembalikan. ”Kembalikan uang rakyat dan proses hukum tetap dijalankan, termasuk siapa yang terlibat ikut memuluskan bimtek berjamaah itu harus diperiksa,” tegasnya.
Sekretaris DPW Lira Kalteng M Sofian sepakat agar DPRD Kotim serta aparat penegak hukum memanggil pihak BPMD Kotim selaku penanggung jawab kegiatan itu. Hal itu agar bisa menjelaskan apa saja kegiatan istri kades selama bimtek.
”Apakah memang benar kegiatan bimtek atau hanya sekadar jalan-jalan semata? Masalah ini harus diusut tuntas, karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Kalau tidak beres kegiatannya, korupsi namanya,” kata Sofian.
Dipanggil Komisi I
Sementara itu, Komisi I DPRD Kotim rencananya hari ini akan memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kotim terkait polemik bimtek yang dilaksanakan istri kades.
”Sesuai arahan, Komisi I besok (hari ini, Red) akan memanggil dinas terkait seperti BPMPD, bahkan Inspektorat untuk mempertanyakan keberangkatan ibu kepala desa itu,” kata Ketua Komisi I Handoyo J Wibowo.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, pihaknya belum memanggil istri kades. Akan tetapi, jika diperlukan, tidak menutup kemungkinan sejumlah perwakilan juga akan diundang hadir.
Handoyo menuturkan, pihaknya sekaligus akan meminta klarifikasi dengan BPMPD yang menyatakan ada angggota Komisi I yang ikut berangkat. Dari sejumlah informasi yang diperolehnya, anggota Komisi I itu adalah Salasiah yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kotim.
”Iya, seperti itu infonya, tapi yang bersangkutan belum kami tanyakan terkait kebenaran hal tersebut,” kata Handoyo. Salasiah yang kemarin dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Pesan singkat yang dikirim tidak dibalas politikus PPP tersebut. (co/ang/ign)
