SAMPIT – Pemerintah desa diminta tidak lagi melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah untuk mengikuti bimbingan teknis. Kegiatan seperti itu dinilai mengundang polemik berkepanjangan, seperti yang dilakukan ratusan istri kepala desa beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan sejumlah anggota DPRD Kotim dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas masalah bimtek istri kades di gedung DPRD Kotim, Rabu (25/11). Rapat itu dihadiri BPMPD Kotim, Inspektorat, dan DPKAD Kotim.
”Saya mengharapkan kegiatan semacam ini dilaksanakan di kabupaten saja, karena memang dinilai kurang efektif. Kalau memang memungkinkan, di dalam daerah saja,” kata anggota Komisi I Hamsyin.
Wakil Ketua DPRD Kotim Dewin Marang mengatakan, bimtek istri kades yang tergabung dalam PKK tidak mesti harus ke Jakarta. Sebab, dari sisi anggaran dalam APBDesa, masih banyak hal yang mesti dibiayai. ”Kami harapkan ini jadi pertimbangan juga ke depannya untuk menekan biaya yang dikeluarkan desa,” kata Dewin.
Forum ini juga langsung dimanfaatkan anggota Komisi I yang sebelumnya dituding mendampingi kegiatan, Salasiah, untuk mengkarifikasi kehadirannya dalam bimtek tersebut. Dia menyangkal ikut rombongan. Menurutnya, saat itu dirinya hanya menyambangi istri kades yang sebagian adalah konstituen dan keluarganya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kotim Redy Setiawan mengatakan, bimtek istri kades untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM harus terus dilakukan seiring perkembangan zaman
”Kegiatan ini semata untuk meningkatkan wawasan, termasuk pengalaman agar ibu PKK tidak ketinggalan. Kita tidak mau ibu kepala desa diremehkan,” kata Redy.
Dia juga berjanji ke depannya akan tetap mendengarkan masukan dan arahan dari DPRD Kotim dalam pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan desa. Salah satunya, dalam pelaksanaan bimtek di dalam daerah dengan alasan efektifitas dan efisiensi anggaran.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, yakni BPMPD, Inspektorat, DPRD Kotim, dan pemerintah desa akan memperkuat sinergitas di tahun 2016 mendatang. Kemudian, bimtek bagi aparatur desa ke depannya akan dilaksanakan di dalam daerah untuk menekan biaya pengeluaran desa.
Selanjutnya, pelayanan pelatihan keterampilan di desa diminta lebih ditingkatkan untuk menunjang ekonomi melalui kinerja PKK. Selain itu, tapal batas desa diminta agar secepatnya diselesaikan agar desa lebih mandiri.
Pengamatan Radar Sampit, pertemuan yang digelar DPRD tersebut tidak fokus membahas bimtek istri kades yang belakangan ini jadi sorotan. RDP lebih banyak menyoal penggunaan dana desa tahun ini. (ang/ign)
