SAMPIT – Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian menyiksa warga. Memburuknya kualitas udara membuat kesehatan warga terganggu. Bencana buatan yang terjadi setiap tahun ini dikecam karena buruknya antisipasi dari pemerintah.

”Asapnya semakin tebal, saya sampai pusing-pusing dan mual. Padahal saya sudah pakai masker, tapi ternyata tak mempan karena sudah masuk ruangan,” kata Indah, warga Ketapang, Selasa (8/9).

Pengamatan Radar Sampit, kabut asap kemarin kian pekat. Sejak pukul pukul 12.00 WIB, cuaca yang sebenarnya cerah, berubah agak gelap. Hal itu disebabkan sinar matahari yang tertutup asap. Kepekatan asap terus bertambah hingga malam. Sebagian warga yang beraktivitas di luar rumah, menggunakan masker untuk meminimalisasi dampak asap.

Rata-rata warga yang terdampak asap mengalami gangguan kesehatan berupa rasa mual dan pusing. ”Rasa mual dan mau muntah setelah menghirup udara yang bercampur asap. Hanya sekitar dua menit saja sudah terasa, selebihnya jika terus menghirup asap, itu akan terasa pusing. Jika mata perih karena asap sudah biasa,” kata Sudarmo, warga yang melintas di Bundaran Balanga.

Milah, pedagang di kawasan Bundaran Balanga mengatakan, asap semakin parah baru kemarin. Diduga asap itu hasil produksi dari kebakaran lahan di jalan lingkar luar kota, yakni Jalan Tjilik Riwut dan Jenderal Sudirman.

”Kemarin (Senin) masih belum seperti ini dan hari ini (kemarin, Red) sejak siang tadi sudah tebal asapnya. Ada pemadam yang datang dua atau tiga mobil, saya tidak telalu jelas melihatnya karena asap tebal berusaha memadamkan api,” kata Milah.

Kondisi itu menjadi topik perbincangan hangat warga. Banyak warga yang mengeluhkan dampak asap yang mengganggu kesehatan. Sebagian warga mengkritisi buruknya penanganan kabut asap oleh pemerintah. Bencana yang terjadi tahunan itu, dinilai lalai diantisipasi.

”Hukum seberat-beratnya pembakar lahan karena sudah menyiksa ratusan ribu warga. Penanganan pemerintah juga sangat buruk, seharusnya hal seperti ini tak terjadi lagi, karena sudah bertahun-tahun terulang terus,” kata Rahmad, warga Baamang.

Catatan Radar Sampit, penanganan kabut asap tahun ini tak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Tak ada persiapan serius dari pemerintah untuk mencegah bencana itu terulang lagi. Pemkab juga menganggap sepele dan menyebut kebakaran lahan tahun ini tak separah tahun sebelumnya.

Penegakan Hukum Diutamakan

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim menetapkan status tanggap darurat terkait kabut asap yang kian pekat. Penegakan hukum oleh aparat akan diprioritaskan terkait status itu. Kemarin BPBD juga melakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh instansi untuk penanganan kebakaran lahan.

”Dalam kondisi yang sudah ditetapkan tanggap darurat saat ini, berarti perda dan perbup sudah tidak berlaku. Jika masih ada yang membakar lahan seenaknya, penegakan hukum akan bertindak,” kata Rukmana Priyatna, Pelaksana Harian BPBD Kotim, Selasa (8/9).

Bahkan dalam waktu, lanjutnya, pihaknya akan melakukan pemadaman massal dengan mengerahkan seluruh instansi, terutama pemadaman di lingkup kota dan pinggir jalan karena sangat mengganggu lalu lintas. Melalui cara itu, diharapkan pemadaman bisa maksimal dan dapat mengurangi kabut asap.

”Posko utama akan dipusatkan di BPBD. Pos operasi akan berada di Damkar dan pembagian masker untuk masyarakat juga akan terus dilakukan untuk mencegah agar kesehatan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, perusahaan juga akan disurati untuk melangkapi alat pemadam agar sesuai standar. Perusahaan diminta ikut membantu menangani kebakaran lahan di sekitar areal usaha mereka.

”Selain itu, satgas sosialiasai juga akan dibentuk agar sosialisasi lebih fokus, terutama untuk menggencarkan ancaman hukuman untuk pembakar lahan. Anggota satgas juga merupakan gabungan dari lintas instansi,” tegasnya. (rm-66/dc/ign)