PALANGKA RAYA – Ketidakjelasan pelaksanaan Pilgub Kalteng seakan tiada berakhir. Sampai saat ini tanggal pasti pelaksanaan belum diketahui.

KPU Kalteng selaku penyelenggara kini malah bingung dan belum jelas dalam bertindak. Terlebih terkait jadwal dan tahapan pilkada. Hingga membuat masyarakat pun ikut kebingungan.

”Setelah ditunda kemarin, KPU Kalteng dalam berbuat pun belum jelas dari segi jadwal dan tahapan. Namun dari segi persiapan tahapan selanjutnya sudah dipersiapkan, termasuk soal anggaran,” ujar Ketua KPU Kalteng Ahmad Syar’i, Senin (14/12).

Menurut Syar’i, sambil menunggu kepastian pelaksanaan, KPU Kalteng melakukan evaluasi dan penyusunan anggaran. Namun belum bisa memberikan nominal anggaran ke publik. Termasuk memberikan skenario jadwal tahapan bilamana terdapat dua atau tiga pasangan.

Ditemui dalam ruang kerjanya, Syar’i mengatakan KPU Kalteng tidak memiliki kewenangan mendesak pelaksanaan pilkada. Namun upaya dari KPU sudah empat kali mengirim surat ke Mendagri melalui KPU RI dan laporan ke Pj Gubernur Kalteng Hadi Prabowo, terkait penundaan dan penetapan paslon.

Dia menerangkan semuanya menunggu perintah dan kebijakan KPU RI, karena yang menunda adalah KPU RI. Sampai kapan penundaan itu tinggal menunggu petunjuk lebih lanjut.

”Kami sesuai aturan dan kewenangan saja, pastinya bila ada penetapan di Mahkamah Agung, KPU Kalteng  siap melaksanakan hal tersebut, sesuai tindak lanjut dari KPU RI,” tegas mantan ketua STAIN ini.

Syar’i menerangkan pemberitahuan secara resmi terkait KPU RI melakukan memo kasasi apakah sudah diterima atau tidak, hal itu belum diketahui dan sampai hari ini belum ada konfirmasi resmi terkait hal tersebut.

”Saat ini belum ada kegiatan dan tahapan, termasuk belum ada pula surat atau petunjuk resmi dari permasalahan kasasi di Jakarta,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan Kalteng Bank Indonesia, Muhammad Nur menyebutkan penundaan Pilkada Kalteng tidak terlalu berpengaruh atas peningkatan ataupun pergerakan dari perekonomian Kalteng.

”Tidak signifikan adanya efek penundaan ini terhadap perekonomian di seluruh kabupaten. Peningkatan ada tetapi bukan karena pilkada,” tuturnya ketika ditanya tentang pergerakan ekonomi pasca penundaan pilkada. (daq/vin)