MANAGED BY:
RABU
12 AGUSTUS
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

METROPOLIS

Kamis, 30 Juli 2020 12:57
Kodam XII/Tpr dan Pemprov Latih Kader Penegak Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Sekolah

Kadis Dikbud Prov. Kalbar, Drs. Sugeng Hariadi, M.M.,menyampaikan, untuk pelaksanaan sekolah dengan tatap muka langsung pihak sekolah harus menyiapkan perlengkapan atau sarana prasarana penanganan Covid-19 terutama ada thermogun, tempat cuci tangan dan sabunnya termasuk pengaturan di lingkungan sekolah yaitu penjarangan untuk physical distancing dimana untuk kursi maksimal 18 orang di dalam ruangan kelas.

"Semua sudah diintruksikan dan kami menunggu kesiapan dari sekolah untuk melaksanakan sekolah tatap muka langsung terutama di zona hijau. Laporan secara tertulis kami tunggu, para kepala sekolah SMA dan SMK di zona hijau untuk melaporkan kesiapan perlengkapan atau sarpras dalam rangka sekolah tatap muka di era pandemi khususnya di derah hijau," katanya.

"Untuk daerah zona merah dan kuning saya minta juga untuk menyiapkan," tambahnya.

Untuk mempersiapkan kelengkapan tersebut, katanya, sekolah dapat menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Yang mana oleh pemerintah sudah ditransfer kepada masing - masing sekolah. Dana BOS diperbolehkan untuk pembelian peralatan dalam menunjang pembelajaran di era Covid-19 ini.

Lanjutnya mengatakan, jadi ada tujuh kabupaten yang dinyatakan hijau dan boleh melaksanakan kegiatan belajar dengan tatap muka langsung. Diantaranya Kayong Utara, Sekadau, Kota Singkawang, Sambas, Melawi, Bengkayang dan Kapuas Hulu yang terakhir. Kegiatan belajar tatap muka ini bukan berarti dimulai pada tanggal 1 agustus tetapi bagi sekolah yang sudah siap karena untuk di ibukotanya itu tenaga pendidik dan siswanya akan di swab dan rapid tes. Sedangkan yang di daerah kecamatan di dalam - dalam kalau sudah perlengkapan protokolnya siap disilahkan tanggal 1 Agustus mulai. 

"Tapi sekali lagi jangan terburu buru, siapkan benar - benar peralatannya termasuk persetujuan dengan orang tua, itu yang penting. Jangan sampai nanti orang tuanya tidak tahu menahu putranya masuk sekolah lalu sekolah dituntut karena anaknya masuk sekolah terkonfirmasi Covid-19," tegasnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Rabu, 12 Agustus 2020 13:24

Pelaku Tabrak Lari Hantam Pagar Jembatan

SAMPIT – Seorang pelaku tabrak lari terpaksa harus dilarikan ke…

Rabu, 12 Agustus 2020 12:45

ADUHHHH...Urus Adminduk Masih Diwarnai Praktik Calo

SAMPIT – Praktik calo dalam pengurusan administrasi data kependudukan masih…

Rabu, 12 Agustus 2020 12:33

Terkendala Anggaran, Lampu PJU di Samuda Dibiarkan Padam

SAMPIT – Lampu penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang Jalan…

Rabu, 12 Agustus 2020 11:46

Pemkab Kobar Uji Tiru Pengelolaan Pajak ke Kotim

SAMPIT- Pengelolaan pajak sebagai pendapatan daerah di Kotawaringin Timur menjadi…

Selasa, 11 Agustus 2020 15:59

Cegah Prostitusi Kembali Muncul , Polisi Ikut Awasi Eks Lokalisasi

SAMPIT – Aparat Polsek Ketapang melakukan patroli ke kawasan eks…

Selasa, 11 Agustus 2020 09:50

Memprihatinkan..!!! Peredaran Miras di Kotim Kian Bebas

SAMPIT— Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Darmawati…

Selasa, 11 Agustus 2020 09:47

Masih Banyak Perusahaan Sepelekan Penerapan K3

SAMPIT— Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Pardamean…

Selasa, 11 Agustus 2020 09:22

Pemkab Kotim Sediakan Fasilitas Internet Gratis Bagi Pelajar

SAMPIT— Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotawaringin Timur…

Senin, 10 Agustus 2020 10:07

Ingat Ya..!!! Sebelum ke Tahap SKB, Peserta Tes CPNS Wajib Isolasi Mandiri

SAMPIT— Sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri…

Senin, 10 Agustus 2020 10:05

Food Estate, Membuka Kembali Gambut demi Pandemi

  Oleh: Dimas N. Hartono Walhi Kalteng dan Koordinator Simpul…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers