Krisis anggaran menghantui Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun depan. Cekaknya anggaran itu mulai terlihat dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun 2022 di DPRD Kotim. Kekurangan dana untuk membiayai berbagai program tersebut jumlahnya mencapai setengah triliun lebih.

”Kondisi keuangan tahun 2022 sepertinya memang sulit. Banyak sektor yang tidak bisa dianggarkan dan tidak terbiayai,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Kotim Dadang Siswanto, Selasa (23/11).

Menurut Dadang, sejumlah kegiatan yang belum ada pos anggaranya, di antaranya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalteng yang diusulkan sekitar Rp 40 miliar, lanjutan pembangunan sirkuit, kegiatan olahraga, dana organisasi kepemudaan, kegiatan pramuka, dan lainnya.

”Khusus mitra kami di Komisi III, di Dinas Pemuda dan Olahraga banyak sekali kekurangan anggarannya. Tidak tahu lagi bagaimana kondisinya tahun depan,” kata Dadang yang juga menjabat Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim ini.

Selain itu, lanjut Dadang, anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan khusus masyarakat tidak mampu tidak bisa dibiayai sepenuhnya dari kebutuhan anggaran sekitar Rp 50 miliar. Anggaran yang bisa dialokasikan diperkirakan hanya sekitar Rp 20 miliar.

”Jadi, kekurangan anggaran untuk bayar BPJS itu saja sudah Rp 30 miliar. Padahal itu urusan wajib pemerintah,” ungkapnya.

Dadang menambahkan, sakitnya anggaran juga bakal berdampak anggota penerima bantuan iuran (PIB) yang jumlahnya mencapai 9.000 orang. Pembiayaan yang dibebankan pada APBD itu juga bakal tak terakomodir. ”Tidak ada dana untuk membiayainya,” imbuh Dadang.

Sementara itu, dari hasil rapat kompilasi RAPBD Kotim tahun 2022 masing-masing Komisi DPRD Kotim bersama mitra kerjanya, rata-rata mengalami kekurangan anggaran. Kekurangan itu, yakni Komisi I Rp 77,73 miliar, Komisi II Rp 44,22 miliar, Komisi III Rp 247,8 miliar, dan Komisi IV Rp 192,57 miliar. Untuk pagu Rancangan APBD Kotim 2022 sebesar Rp 1,86 triliun. (ang/ign)