SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

BARITO

Kamis, 26 Mei 2022 13:02
Pembangunan Desa Tak Boleh Melibatkan Kontraktor, Jadi Pakai Apa...?
PERTEMUAN: Bupati Katingan Sakariyas ketika membuka kegiatan pertemuan bersama perusahaan, belum lama tadi. (IST/RADAR SAMPIT)

Demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, terutama dalam penggunaan anggaran dana desa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan meminta aparat desa supaya berhati-hati dalam pengelolaannya.

”Ketika mengelola anggaran desa untuk kepentingan pembangunan supaya tidak melalui pengadaan dan menggunakan pihak kontraktor. Program infrastruktur di desa haruslah mengutamakan prinsip kerja swakelola,” kata Bupati Katingan Sakariyas, Selasa (24/5).

Menurutnya, penggunaan anggaran dana  desa sifatnya harus melibatkan peran dan partisipasi masyarakat. Apalagi yang berkenaan dengan kegiatan dan aktivitas pengerjaan fisik bisa menggunakan jasa dari masyarakat. Terlebih warga yang belum memiliki pekerjaan bisa dilibatkan dalam kegiatan fisik desa. 

”Skema melalui swakelola ini memegang prinsip untuk memberdayakan masyarakat. Terlebih ini sudah selaras dan diatur dalam prosedur serta aturan yang termuat dalam pengelolaan dana tersebut,” jelasnya. Namun, terkait untuk penyewaan alat tentu masih ditolerir atau diperkenankan. Namun, untuk pengerjaannya yang wajib melibatkan masyarakat. Maka, orang nomor satu di Katingan ini berharap agar wilayah Penyang Hinje Simpei tidak ada persoalan nantinya.

Ia meminta agar perangkat desa untuk bekerja dengan serius, hati-hati dan transparan. Bahkan, setiap program dan prioritas agenda yang sudah direncanakan perlu mematuhi segala ketentuan.

“Terkait program dan agenda di dalam desa wajib dilaporkan dan dan disampaikan. Sehingga bisa diketahui hasil dan pelaksanaannya. Ada atau belum program tersebut sehingga dapat termonitor setiap agenda yang sudah direncanakan dan yang sudah disepakati,” imbuhnya.

Di sisi lain, apabila ada kendala dan persoalan yang terjadi bisa dilaporkan dan disampaikan kepada instansi teknis baik kepada Inspektorat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Maka, segera konsultasikan supaya tidak memicu persoalan yang baru.

“Tidak boleh menentukan kebijakan sendiri dan tidak boleh seenaknya bekerja secara asal-asalan. Bila ingin membangun daerah dengan baik, ya diskusikan bersama-sama,” tegasnya. (sos/fm)

 

 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 02 Mei 2025 15:12

Buka Peluang Pengiriman Sampah Daur Ulang Melalui Jelai

SUKAMARA - Rencana pembangunan TPS3R untuk proses pengolahan sampah di…

Jumat, 02 Mei 2025 15:11

Debit Air Sei Mapam Naik

SUKAMARA – Tingginya intensitas hujan membuat debit air Sungai Mapam…

Jumat, 02 Mei 2025 15:11

Bupati Lantik 226 CPNS dan 654 PPPK

NANGA BULIK - Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra melantik 226…

Kamis, 24 April 2025 17:20

Lahan untuk Sekolah Rakyat Sudah Siap

NANGA BULIK - Pemerintah Kabupaten Lamandau siap mendukung program Sekolah…

Kamis, 24 April 2025 17:10

Perempuan Berjasa Terima Penghargaan

SUKAMARA - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sukamara menggelar peringatan…

Kamis, 24 April 2025 17:09

Lahan Agrowisata Lapas Sukamara Panen Cabai

SUKAMARA - Program agrowisata di lahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamara…

Rabu, 23 April 2025 17:18

Pemkab Rencanakan Bangun Embung di Sungai Pasir

SUKAMARA - Pemerintah Kabupaten Sukamara merespon positif terhadap usulan pembangunan…

Rabu, 23 April 2025 17:18

Wabup Buka Bimbingan Manasik Haji

NANGA BULIK  – Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid secara resmi…

Selasa, 22 April 2025 17:07

Maksimalkan Pelayanan Bagi Masyarakat dengan Fasilitasi yang Ada

SUKAMARA – Kendati gedung baru Puskesmas Jelai belum rampung, Bupati…

Selasa, 22 April 2025 17:06

Jalan Teruntum - Simpang Gajah Masuk Program Jangka Panjang

SUKAMARA - Pembangunan atau pembukaan ruas jalan Teruntum - Simpang…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers