Penurunan angka stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius. “Permasalahan stunting di wilayah ini menjadi tugas berat kita. Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten/kota menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024,” kata Bupati Kotim Halikinnor.

Pemkab Kotim berkomitmen mencegah dan menekan angka stunting  dengan mengerahkan kepala desa/lurah, camat, seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).  Ada inovasi untuk memerangi stunting, seperti menumbuhkan kesadaran warga untuk ber-KB, menekan angka perkawinan usia dini, serta memacu program gizi sejak anak di dalam kandungan hingga usia sekolah. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) bahwa prevalensi stunting Kotim tahun 2021 sebesar 32,5 persen dan mengalami penurunan pada 2022 menjadi sebesar 27,9 persen.

“Penurunan prevalensi stunting ini cukup melegakan, namun hal ini masih menjadi pekerjaan rumah untuk bisa memaksimalkan penanganan stunting,” sebutnya. Halikinnor berharap upaya pemerintah dalam mengatasi stunting  didukung masyarakat dengan rutin memeriksakan kesehatan ke pusat layanan kesehatan. “Saya harap warga mendukung upaya pemerintah untuk penanganan stunting.

Harapannya masyarakat yang datang bisa rutin setiap waktu, membawa bayi balita ataupun ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya di posyandu,” tuturnya. Salah satu yang jadi permasalahan dalam penanganan stunting di wilayah ini adalah rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke posyandu. Halikinnor menilai dengan rutin memeriksakan kesehatan gizi anak bisa terpantau sejak dini. “Jadi dipantau dari sejak kehamilan hingga usia lima tahun, mudah mudahan anak  tidak terkena stunting dan gizinya terjaga dengan baik,” tandasnya. (yn/yit)