Kondisi keuangan daerah yang tengah bermasalah juga berdampak pada kontraktor, rekanan proyek Pemkab Kotim, terutama skala kecil. Mereka nyaris gulung tikar lantaran masih ada proyek atau program kegiatan yang dikerjakan, namun belum dibayar pemerintah daerah. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol mengingatkan Pemkab Kotim agar pembayaran terhadap kontraktor proyek harus diprioritaskan. Apalagi jika mereka telah menuntaskan dan menyelesaikan program dan kegiatan tersebut.

”Saya harap jangan sampai kita membuat kontraktor di luar sana mengalami kebangkrutan,” ujarnya. Dia menambahkan, para kontraktor pada pekerjaan proyek yang proses tendernya melalui skema penunjukan langsung (PL), merupakan kontraktor kecil-kecilan. Mereka biasanya mendapat proyek penunjukan langsung dengan nilai sekitar Rp200 juta dengan keuntungan sekitar Rp20 juta. ”Kalau lama pembayarannya, bagaimana nasib mereka? Itu perlu dipikirkan,”  tegas Lumban Gaol.

Gaol melanjutkan, pada proyek APBD Kotim 2022 lalu, dirinya mendapatkan sejumlah keluhan dari para kontraktor. ”Informasi yang saya dapat, ada pekerjaan tahun 2022 belum terbayarkan sampai tahun anggaran 2023,” katanya. Dia khawatir hal itu akan terus berulang setiap tahun anggaran berjalan. Padahal, tujuan memberikan tender proyek, agar kontraktor, terutama lokal, bisa tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, Pemkab Kotim diminta benar-benar ketat dalam pelaksanaan anggaran proyek pada APBD tahun ini. (ang/ign)