Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menekankan agar kejadian berdarah di Desa Bangkal jangan sampai terjadi di Kotim. Karena itu, perusahaan harus segera menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Jangan sampai dibuat berlarut-larut. ”Pada intinya masalah dengan masyarakat jangan dibuat berlarut-larut sehingga akhirnya memantik persoalan besar di kemudian hari,” katanya.

Halikinnor yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim ini mengajak semua organisasi masyarakat adat Dayak bergabung memperjuangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat. Dia berjanji akan menjadikan DAD sebagai wadah bersama menaungi dan rumah perjuangan masyarakat adat sesungguhnya. ”Apabila ada permasalahan, akan kita musyawarahkan bersama di Dewan Adat Dayak,” ujarnya.

Dia mengharapkan tidak terjadi insiden yang merugikan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Selama ini program plasma menjadi isu teratas yang sensitif dan kerap memicu masalah di lapangan. Halikinnor menegaskan, apabila terjadi ketidaksamaan persepsi antara masyarakat dan perusahaan, pemerintah daerah akan turun tangan. ”Saya juga tegaskan kepada perusahaan untuk melaksanakan kewajiban dan merespons semua persoalan masyarakat secara serius, karena bagaimanapun api investasi ini akan terjaga baik ketika hubungan dan harmonisasi dengan masyarakat terjalin baik,” katanya. (daq/sir/rm-105/ang/ign)