Bawaslu sebagai wasit dalam pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari mendatang harus bekerja ekstra keras. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan pesta demokrasi berjalan sukses dan mampu meredam politik uang. ”Tugas meredam dan mencegah politik uang harus dimaksimalkan di Bawaslu Kotim, karena kalau mengharapkan masyarakat yang meredam itu akan sulit. Kunci utamanya ketajaman personalia Bawaslu di lapangan untuk melakukan pengawasan ekstra serta menangkap aktornya hingga ke meja peradilan,” kata Agung Adisetiyono, praktisi hukum di Kotim, Senin (8/1/2024).
Agung menuturkan, selama ini jarang terdengar adanya tim sukses hingga caleg yang mampu diseret sebagai pelaku politik uang. Terakhir, pernah dilakukan pada pemilu 2014. Itu pun hanya sampai tim sukses yang dihukum bersalah karena melakukan politik uang. ”Apalagi sekarang ini pemetaannya sudah terlihat secara gamblang. Modus-modusnya sudah ketahuan. Artinya, sekarang kemampuan Bawaslu dan jajarannya saja untuk melakukan pengusutan di lapangan,” kata Agung.
Agung mengatakan, Bawaslu Kotim jangan hanya berkutat pada urusan pemasangan APK, pelaksanaan kampanye tidak berizin, dan pelanggaran administrasi lainnya. Harusnya lebih memastikan demokrasi kali ini bebas dari politik uang. Tantangan lainnya, masyarakat telah menganggap politik uang lumrah. Hal itu diperkuat hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2019, sebanyak 48% masyarakat beranggapan politik uang hal biasa. ”Substansi utamanya saya kira ini harus dipastikan dan diminimalisir agar pemilu legislatif kali ini tidak terkontaminasi politik uang suap tadi, karena politik uang ini mengancam, berbahaya, dan menjadi kejahatan, maka bahaya politik uang harus tersampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dia menyarankan petugas dari Bawaslu yang sudah terjaring hingga pelosok desa dimanfaatkan. Dengan demikian, ketika ada informasi tim sukses membagikan uang, jangan ragu untuk segera ditindak. ”Apalagi di Gakumdu ada unsur polisi dan jaksa. Bangun koordinasi untuk penindakan di lapangan, sehingga itu akan membantu nantinya,” kata Agung.
Menurutnya, politik uang menjadi salah satu ancaman serius Pemilu 2024. Politik uang tidak lagi antara peserta dan pemilih, tetapi bisa merambah sampai ke penyelenggara pemilu. ”Paling berbahaya ini kalau sampai wasit dan penyelenggara juga turut bermain. Ini jangan sampai terjadi, karena akan menimbulkan gejolak dan masalah besar, dan Kotim punya rekam jejak penyelenggara ikut bermain itu,” katanya. (ang/ign)
