Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan pergeseran logistik pemilu ke tempat penyimpanan yang telah disiapkan di gudang Bulog Pangkalan Bun, Jumat (12/1/2024). Pergeseran logistik pemilu tersebut dilaksanakan pasca selesainya proses pelipatan kertas surat suara Pemilu 2024. Dari total surat suara yang dilipat 1.023.664 lembar, ada 1.717 lembar surat suara diantaranya dalam kondisi rusak.
Ketua KPU Kobar Chaidir merincikan, surat suara yang rusak untuk Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten sebanyak 39 lembar, Dapil 2 DPRD kabupaten 58 lembar, Dapil 3 kabupaten 20 lembar dan Dapil 4 sebanyak 30 lembar. Sementara itu untuk DPRD Provinsi yang mengalami kerusakan sebanyak 154 lembar, DPR RI 75 lembar, DPD sebanyak 582 lembar dan surat suara untuk pemilihan presiden sebanyak 16 lembar. “Surat suara yang mengalami kerusakan akan dimusnahkan maksimal pada H-1 pelaksanaan Pemilu 2024, pemusnahan akan disaksikan oleh Forkopimda dan pihak terkait,” ungkapnya.
Dijelaskan Chaidir, terhadap surat suara yang rusak tersebut, KPU Kobar akan membuatkan berita acara sebagai salah satu persyaratan penggantian surat suara yang rusak, dengan begitu surat suara dapat dipenuhi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menegaskan, ketika proses pelipatan suara dan pergeseran logistik ke gudang Bulog sebagai tempat penyimpanan logistik selesai dilaksanakan, kemudian akan dilakukan setting berikut dimasukan ke dalam kotak suara. Chaidir juga mengungkapkan, sekitar pertengahan Januari 2024 ini, KPU Kobar akan menggelar rapat koordinasi guna mengantisipasi berbagai hal yang menyangkut pendistribusian logistik Pemilu.Rapat kordinasi dilaksanakan untuk mengantisipasi bila terjadi kondisi bencana seperti banjir di TPS tempat logistik pemilu akan didistribusikan, sehingga letak lokasi TPS di tempat bencana banjir sudah bisa ditentukan bila bencana tersebut terjadi.
Ia menambahkan, terkait pendistribusian logistik pemilu, ia berharap pada H-1 pemilu berbagai keperluan pencoblosan surat suara sudah tiba di TPS. “Nanti saat pendistribusian akan mendapat pengawalan dari anggota TNI dan Polri serta Sapol PP, dan anggota KPU sendiri akan mengiringi hingga kecamatan,” tandas Chaidir. (tyo/gus)
