PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Palangka Raya Arif, mengharapkan kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa memerhatikan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

Dikatakannya, seperti halnya beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan aturan terkait pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite khusus roda empat, yang mana sistem pembeliannya harus menggunakan aplikasi supaya penggunaannya sesuai peruntukan.

"Penting dilakukan sosialisasi yang memadai terkait penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite, dan sosialisasi tidak boleh dilakukan secara mendadak," katanya, Selasa (10/9).

Menurut Arif, pemerintah harus memastikan informasi terkait kebijakan ini disampaikan dengan baik. Meskipun ada upaya untuk mendorong pergeseran penggunaan Pertalite ke bahan bakar lain seperti pertamax, namun ditegaskannya hal ini tetap perlu perhatian lebih lanjut.

Salah satu poin penting yang disorotinya adalah bagaimana penerapan sistem penggunaan barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Dirinya mengkhawatirkan bahwa hal ini bisa memberatkan masyarakat menengah ke bawah.

"Kami berharap ada klasifikasi yang jelas. Jangan sampai golongan menengah ke bawah terbebani. Bagaimana nasib mereka yang tidak memiliki ponsel Android. Ini sangat penting untuk diperhatikan," tegas Arif.

Lebih lanjut ia menekankan, perlunya pemilahan pengguna barcode berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat. Karena itu dirinya mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan masyarakat golongan menengah ke atas yang memiliki fasilitas memadai dalam penggunaan barcode.

"Dengan begitu masyarakat kecil, seperti pedagang atau UMKM tidak terpinggirkan hanya karena keterbatasan teknologi," tandas Arif. (sho/gus)