PANGKALAN BUN - Enam fraksi DPRD Kotawaringin Barat  sepakat menerima LKPj Bupati Kobar tahun 2024. Legislatif juga sepakat untuk membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan oleh eksekutif. Hal itu disampaikan juru bicara fraksi-fraksi dalam pemandangan umum pada rapat paripurna yang digelar Selasa 11 Maret 2025 di gedung DPRD. 

Fraksi PDIP melalui juru bicara Nina Erpida menyampaikan bahwa usulan tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur tentang penegakan protokol kesehatan dan penanganan COVID-19, penting dilakukan demi  memberikan kepastian hukum. Pandemi Covid-19 yang semula menjadi kedaruratan sudah tidak lagi ada. Selain itu, ancaman pidana atas pelanggaran PPKM juga dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, sehingga Fraksi PDIP sepakat untuk membahas usulan raperda tersebut. 

Kemudian, raperda kedua yang akan dibahas adalah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025-2044. Raperda ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2037. Fraksi PDIP juga sepakat untuk dibahas.

"Fraksi PDIP Sepakat untuk dibahas untuk ditahan selanjutnya karena memang sudah tidak relevan lagi," ungkapnya.

Tidak jauh berbeda disampaikan fraksi-fraksi lainnya, seperti Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrasi Bangsa dan Fraksi PAN-PKS. Selain menyepakati dan menerima dua Raperda untuk dibahas, masing-masing juru bicara fraksi memberikan sejumlah saran masukan kepada pemerintah daerah. Beberapa saran masukan yang disampaikan didomimasi masalah infrastruktur jalan baik perkotaan maupun pedesaan. Selain itu juga terkait masalah penerangan jalan umum. (sam/yit)