KASONGAN – Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mulai memblokir rekening bank tidak aktif selama tiga hingga 12 bulan mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

Salah satu pihak yang menyoroti kebijakan tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Katingan, H. Fahmi Fauzi. Politisi dari Partai NasDem ini menganggap bahwa langkah tersebut berpotensi merugikan masyarakat, khususnya mereka yang tidak aktif bertransaksi dalam kurun waktu tertentu karena berbagai alasan.

Menurut Fahmi, aturan ini tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia mempertanyakan nasib dana simpanan masyarakat yang mungkin tidak sempat dipantau atau digunakan secara rutin. “Kebijakan ini bisa menimbulkan masalah baru. Bagaimana dengan tabungan masyarakat yang tidak disentuh karena keterbatasan akses atau ketidaktahuan?” ungkapnya penuh keprihatinan.

Ia menambahkan bahwa tidak semua warga memiliki pemahaman yang memadai soal layanan perbankan, apalagi yang tinggal di daerah terpencil. Oleh karena itu, kebijakan semacam ini perlu dikaji ulang agar tidak malah menambah beban masyarakat.

Selain itu, Fahmi juga mengkritisi rencana pemerintah pusat terkait pengambilalihan lahan yang dianggap tidak produktif. Menurutnya, keputusan semacam itu semestinya diarahkan untuk membantu meringankan beban warga, bukan sebaliknya.

“Kami melihat ada pola kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat. Banyak keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan,” ucapnya.

Fahmi berharap agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat memperhatikan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh. “Tujuan dari regulasi semestinya untuk menciptakan keadilan dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (eri)