KASONGAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Katingan rencananya akan memberikan beberapa catatan penting satu tahun masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Catatan itu diharapkan segera ditangani secara serius oleh kabinet kerja, diantaranya mengenai bencana kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tidak terkendali di Pulau Sumatera dan Kalimantan setiap tahunnya.
Ketua Umum HMI Komisariat Katingan Maulana Kawit menyoroti keseriusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana kabut asap yang terus saja melanda republik ini setiap tahunnya. Dia meminta presiden selaku pucuk pimpinan tertinggi agar menindak tegas dan mengevaluasi kembali berbagai perizinan perusahaan besar swasta (PBS) yang sudah ditetapkan tersangka pembakar lahan.
“Biarlah ini jadi pelajaran yang diharapkan pemerintah mampu membuahkan solusi konkrit ke depannya. Evaluasi kembali izin seluruh perusahaan, jangan sampai rimba Kalimantan disulap secara pasti menjadi kebun kelapa sawit,” ungkapnya, Jumat (23/10).
Rencananya, berbagai kritik, catatan dan harapan selama satu tahun masa pemerintahan Jokowi-JK tersebut bakal disuarakan HMI Komisariat Katingan pada momen sumpah pemuda (28/10) mendatang. Dipilihnya peringatan hari sumpah pemuda itu lantaran bertepatan dengan kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IBAB) di Kota Kasongan.
“Memang intruksi secara langsung dari HMI belum ada, tapi kita inisiatif kembali suarakan ini pada 28 Oktober mendatang saat kegiatan IBAB,” pungkasnya.
Selain itu, menurutnya, pemerintah harusnya mampu berkomitmen untuk memperkuat substansi demokrasi di Indonesia. Pemerintah, tambahnya, harus menjalankan pengelolaan negara secara terbuka, teguh pada konstitusi dan juga aspiratif.
Selain itu, Maulana mengatakan, pembangunan oleh pemerintah juga harus meliputi semua dimensi, terutama infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, dalam menghadapi bonus demografi, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas SDM.
“Pembangunan kepemudaan wajib menjadi prioritas, karena jumlah pemuda kini mencapai 65 juta, seperempat dari total penduduk. Kedua, karena mereka tulang punggung dalam pembangunan manusia,” tukasnya.
Pemasalahan penegakan hukum juga harus menjadi salah satu fokus pemerintah Jokowi saat ini. Ujarnya, upaya penegakkan hukum harus dimulai dan diteladankan dari lingkar terdalam pemerintah. Dirinya juga menyinggung pemerintah terkait menumpulnya taji KPK selaku lembaga penegakan hukum korupsi di negeri ini.
“Masih banyak tantangan yang dihadapi KPK, banyaknya kasus besar yang belum dituntaskan. Di era reformasi, perilaku korupsi sudah melembaga dan membudaya. Perubahan struktur politik turut meningkatkan dan melebarluaskan perilaku korupsi yang sebelumnya juga sudah ada dimana-mana,” pungkasnya. (agg/fin)
