KUALA PEMBUANG – Mewujudkan kabupaten yang bersih dari sampah sepertinya masih perlu banyak dilakukan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Pasalnya hingga saat ini, Kabupaten Seruyan belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur mengenai sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Seruyan Budi Purwanto mengatakan karena belum ada perda sampah, hal tersebut menyulitkan pihaknya sebagai instansi untuk menangani kebersihan.

Menurutnya, tahun ini pihaknya akan mengupayakan pembentukan perda mengenai sampah, dengan adanya perda itu nantinya sistem mengenai penanganan sampah bisa tersistematis sehingga sampah tertangani dengan baik dan benar.

”Saat ini penanganan sampah masih berjalan seadanya karena tidak ada perda yang mengaturnya,” ujar Budi, Selasa (18/4).

Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Seruyan tersebut mengungkapkan saat ini kesadaran masyarakat dalam memilah sampah  di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sangat rendah.

“Kami tidak berdaya dan tidak menerapkan wajib buang sampah di TPS karena tidak adanya payung hukum yang mengatur. Sehingga kedepan dengan adanya perda sampah bisa mewujudkan keinginan pemimpin Seruyan untuk meraih piala adipura,” terangnya.

Menurutnya, saat ini penilaian adipura untuk Seruyan terus mengalami perbaikan, di mana pada semester ke II tahun 2016, Kabupaten Seruyan menempati posisi ke 9 di Kalimantan Tengah.

“Secara bertahap objek penilaian adipura terus kami perbaiki sehingga keinginan kita untuk meraih adipura tercapai,” tandasnya. (hen/fm)