SAMPIT – Rencana kenaikan gaji anggota DPRD mulai Juli 2017 spontan menarik perhatian masyrakat. Mereka menilai kenaikan penghasilan itu sangat tidak tepat dilakukan saat masyarakat tengah  kesulitan seperti sekarang.

”Kita tahu bahwa kini masyarakat sulit, hidupnya susah, jangan sampai justru anggota dewan hidupnya kian sejahtera,” kata Anton Sudani, tokoh pemuda Kotim, kemarin.

Anton menyebutkan, saat ini perilaku anggota dewan masih dianggap belum sesuai harapan. Misalnya, ada oknum di DPRD Kotim yang hanya datang, duduk, diam, dan perjalanan dinas.

”Sudah ada beberapa nama anggota DPRD Kotim itu yang jarang aktif. Bahkan menghadapi persoalan di masyarakat pun tidak pernah. Saya rasa kita bisa lihat siapa saja yang pernah membela kebijakan pro masyarakat,” kata Anton.

Anton menduga ada perilaku anggota dewan yang berorientasi penghasilan ketika duduk di DPRD. Salah satunya dengan memaksimalkan kegiatan perjalanan dinas. Bahkan dalam sebulan saja ada anggota yang bisa meraup puluhan juta rupiah hasil dari kegiatan perjalanan dinas itu.

”Itu bukan rahasia, ada oknumnya karena tidak semua dewan berperilaku demikian,” kata Anton.

Terpisah, Arsusanto yang juga pemuda di Gerdayak Kotim mengkritisi  rencana kenaikan penghasilan dewan. Menurutnya, kenaikan itu sah-sah saja secara hukum. Sebab sudah dinaungi Peraturan Pemerintah (PP).

”Kalau kita menuntut tidak boleh naik, juga tidak bisa, karena ada PP. Namun kita minta kalau dinaikan penghasilan harus wajar. Misalnya sekarang penghasilan Rp 15 juta, jangan langsung dinaikan sampai ke Rp 30 juta. Kalau demikian masyarakat akan demo,” kata dia.

Dia menyebutkan, sejauh ini peran anggota DPRD dalam mengamankan kebijakan pro masyarakat sangat minim. Mulai dari kebijakan pembangunan infrastruktur, hingga mencegah pungutan di sekolah.

Sebelumnya, para wakil rakyat bakal mengalami lonjakan penghasilan dengan nilai fantastis mulai Juli nanti. Kenaikan gaji itu tak pelak membuat kinerja anggota dewan juga turut menjadi sorotan.

Untuk diketahui, saat ini penghasilan anggota DPRD Kotim yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan berkisar pada angka Rp 17 juta. Dan, jumlah itu akan naik hingga mencapai angka Rp 25 juta per bulan. Kenaikan itu diatur melalui Peraturan Pemerintah yang sudah diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Presiden Joko Widodo pada 30 Mei lalu sehingga implementasinya bisa tahun ini juga. (ang/dwi)