SAMPIT – Ratusan istri kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diduga pergi plesiran ke Jakarta dengan modus bimbingan teknis. Biaya untuk kegiatan itu menggunakan anggaran dana desa (ADD). Satu orang istri kades menghabiskan biaya sekitar Rp 10 juta.
Informasi yang dihimpun Radar Sampit, Rabu (18/11), keberangkatan istri kades itu terbagi dalam dua kloter. Kloter pertama pada 12-15 November lalu dan kloter kedua diperkirakan awal Desember mendatang. Para istri pemimpin di desa itu berangkat melalui Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Saking banyaknya rombongan, istri kades itu menggunakan dua pesawat terbang.
Sumber Radar Sampit mengungkapkan, bimtek tersebut minim kegiatan. Selebihnya hanya digunakan untuk plesiran. Total istri kades yang bertolak ke Jakarta ada sebanyak 105 orang.
”(Para istri kades) tahu beres saja, yang penting bayar uangnya saja. Sudah ada yang ngatur semuanya, tinggal berangkat saja. Kegiatan itu lebih banyak jalan-jalannya ketimbang bimteknya," kata salah seorang perangkat desa di wilayah Cempaga ini.
Perangkat desa ini mengaku kurang setuju dengan kegiatan itu, karena menggunakan anggaran PKK yang seharusnya untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Apalagi anggaran yang dihabiskan tidak sedikit. ”Bayangkan saja, untuk satu desa yang berangkat satu ibu PKK dengan biaya Rp 10 juta," katanya.
Dengan rata-rata biaya sebesar itu, lanjutnya, anggaran yang dihabiskan untuk sekitar 167 desa bisa mencapai satu miliar lebih. ”Alasannya bimtek, tapi silakan saja dicek, enggak jelas kegiatannya, mandul hasilnya. Lebih banyak menghabiskan anggaran. Anggaran itu sebenarnya lebih bermanfaat untuk mengembangkan PKK ketimbang dihabiskan untuk jalan-jalan seperti itu," tegasnya.
Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk PKK dari ADD memang sebesar Rp 10 juta. Akan tetapi, apabila digunakan untuk kegiatan seperti itu, pemanfaatannya akan salah sasaran.
Keberangkatan istri kades yang juga anggota PKK ke beberapa wilayah di Jawa itu dibenarkan salah satu kades di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu. "Seminggu yang lalu sudah pulang keberangkatan yang pertama dan yang belum berangkat ini ada tahap kedua lagi," kata kades yang meminta namanya tak disebutkan ini.
Dia mengaku istrinya tak ikut dalam rombongan, karena harus menjaga anak yang masih kecil. ”Jadi, anggarannya tidak digunakan dan akan dialihkan nanti," jelasnya.
Kegiatan tersebut, lanjutnya, memerlukan dana sebesar Rp 7,5 juta untuk transportasi dan penginapan, di luar uang saku. "Kegiatan itu ada panitianya. Mereka mengikuti bimtek lokasinya sesuai tempat yang dipilih. Ada paketnya seperti itu," ungkapnya.
Bimtek tersebut, lanjutnya, terkait masalah administrasi PKK, Posyandu, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan PKK. Akan tetapi, menurutnya, pada keberangkatan pertama lalu banyak peserta yang terlantar, karena kurang maksimalnya pelayanan dari panitia.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kotim, Redy Setiawan ketika dikonfirmasi belum ada respons. Selulernya tidak aktif saat dihubungi. Demikian pula dengan pendamping rombongan, Rusdiansyah, tidak menjawab saat Radar Sampit mencoba mengonfirmasi. (co/ang/ign)
