PALANGKA RAYA – Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI) melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Kedatangan mereka terkait kesiapan Palangka Raya menjadi ibu kota pemerintahan RI.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beserta jajaran secara langsung menerima kedatangan tim Kemenkopolhukam. Gubernur juga memaparkan kesiapan Kalteng sebagai lokasi pemindahan tersebut. 

”Tadi, kami telah memaparkan kepada perwakilan Kemenkopolhukam RI terkait kesiapan daerah sebagai ibu kota pemerintahan. Dalam kesempatan itu kami juga menyampaikan saran dan masukan terkait hal tersebut," kata Sugianto, kemarin. 

Dia menegaskan, apabila Palangka Raya dan sekitarnya dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan, Pemprov Kalteng siap mengikuti semua tahapan pengkajian daerah yang dilakukan pemerintah pusat. ”Sejak awal kami katakan, Kalteng siap dan siap mengikuti semua tahapan yang ada," ujarnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, perwakilan Kemenkopolhukam RI ditugaskan menggali informasi dan data tambahan berkenaan wacana Palangka Raya sebagai calon ibu kota. ”Kami memaparkan dari sisi informasi geografi daerah, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya daerah," katanya. 

Fahrizal menuturkan, Pemprov Kalteng selalu siap jika pemerintah pusat menginginkan Palangka Raya dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan. Pihaknya juga telah menyiapkan antara 300-500 ribu hektare lahan untuk keperluan tersebut.

Berdasarkan letak geografisnya, Kalteng memiliki keunggulan untuk merealisasikan wacana tersebut. Mulai dari jumlah penduduknya yang belum terlalu banyak dan posisinya yang strategis karena berada di tengah.

”Kalteng tidak memiliki gunung berapi, aman dari gempa dan memiliki ketersediaan yang cukup banyak terhadap kebutuhan dasar seperti air," pungkasnya. (arj/ign)