PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Potensi pungli di SOPD yang bersentuhan langsung dengan layanan publik sangat besar. Tim Saber Pungli akan memelototi layanan publik tersebut, seperti Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maupun dinas lainnya.

Hal itu ditegaskan Inspektur Inspektorat Kota Palangka Raya Alman Pakpahan, Selasa (14/5). Menurutnya, dari sekian banyak instansi, bidang pelayanan publik paling rentan praktik tersebut.

”Dinas badan yang bersentuhan langsung dengan publik berpotensi pungli. Dengan adanya sosialisasi ini, mengingatkan seluruhnya, terutama SOPD yang bertangung jawab agar menghentikan praktik pungli dalam betuk apa pun,” kata pria yang juga menjabat Wakil Tim Saber Pungli Palangka Raya ini.

Alman menuturkan, upaya pemberantasan pungli maupun korupsi telah digiatkan satgas gabungan yang di dalamnya berisi banyak unsur, baik pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan unsur lainnya.

”Laporan dari masyarakat terkait pungli masih banyak, terutama kepentingannya yang tidak terlayani dengan baik. Pungli itu bisa berbentuk lambat memberikan layanan publik. Apabila itu masih terjadi, tanggung sendiri akibatnya. Apabila ada laporan ke Saber Pungli, akan ditindak tegas,” ujarnya.

Alman menuturkan, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi telah memuat banyak hal. Terutama aturan yang dapat memberikan sanksi tegas apabila masih ada instansi pemerintahan yang dianggap mengarah pada  pungli atau korupsi.

Di sisi lain, lanjutnya, banyak laporan masyarakat yang menduga adanya praktik pungli maupun korupsi mengarah pada instansi pemerintahan.

”Inspektorat juga sering menerima laporan dugaan pungli, walaupun  yang dilaporkan  belum memastikan adanya pungli sungguhan. Namun, paling tidak masyarakat ada kesadaran mau melaporkan dugaan terjadinya pungli. Sanksinya sesuai aturan dan siapa yang berbuat maka akan ada konsekunsi hukumnya. Paling berat pidana dan ASN maka akan dipecat,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, pemerintah komitmen memberantas pungli dalam bentuk apa pun. ”Pokoknya saya minta tidak ada pungli dalam bentuk apa pun. Ini komitmen untuk kita lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri  (Kejari) Zet Tadung Allo mengatakan, penumpasan pungutan liar pasti dilakukan Tim Saber. ”Pungli dan suap itu sama saja. Namun, pungli ini lebih banyak bergerak di bidang pelayanan publik yang terkait langsung dengan masyarakat umum,” ucapnya,  Selasa (15/4).

Menurutnya,  meski pungli jumlah nominal pemberiannya sedikit, tetapi subtansinya sama dengan pemberian suap dan bisa dikenakan pasal undang-undang  tindak pidana korups. Namun, pungli lebih kepada memanfaatkan keadaan. Masyarakat yang ingin mengurusi administrasi tertentu karena kebutuhannya lalu disalah gunanakan oleh oknum demi kepentingan pribadi. (daq/rm-99/ign)