SAMPIT- Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian  Hadi angkat suara terkait adanya penyegelan arus listrik di sejumlah kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dirinya berharap adanya koordinasi dari kedua belah pihak agar hal semacam ini tidak terjadi lagi dikemudian hari. 

"Sebelum lakukan penyegelan koordinasi lah, kalau mentok dengan SOPD, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) ada saya selaku bupati, saya belum pernah diberi tahu terkait masalahnya ini, saya membaca dari media ada sekian SOPD yang di segel PLN," sebutnya. 

Supian menyayangkan, dengan adanya penyegelan arus listrik ke sejumlah kantor SOPD, di mana hal ini masih bisa dikomunikasikan sebab bagaimanapun menurutnya SOPD tersebut kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat. 

"PLN juga harusnya koordinasi dulu sebelum memutusnya, jangan seperti itu, ini kan pemerintah, kalau PLN semen - mena seperti itu bagaimana SOPD melayani masyarakat, saya tidak ingin mengadu domba masyarakat dengan PLN ya, tapi mohon maaf, PLN perlukan dan PLN juga perlu pemerintah," ungkapnya. 

Supian menilai ketegasan PLN tanpa pandang bulu menyegel aliran listrik terhadap pelanggan, yang belum memenuhi kewajibannya memang bagus, namun ada beberapa hal yang perlu adanya kebijakan. 

"Tegas itu bagus, tapi ada beberapa yang harus ada kebijakan, karena menyangkut perubahan nomenklatur sejumlah SOPD, sehingga anggaran belum bisa dicairkan karena belum pengukuhan. Saya juga tidak berani gunakan anggaran sebelum semuanya clear, karena penggunaan anggaran tersebut, siapa yang bertanggung jawab," jelasnya. 

Dirinya bahkan meminta kebijakan dari PLN, apalagi kata Supian, PLN juga banyak menggunakan jalan pemkab, PJU juga dibayar walaupun karena Covid-19 pembayaran menjadi tertunda. 

"Tapi ini bukan saya menghakimi PLN, tidak, mungkin entah yang dibawah kurang penjelasan atau bagaimana, paling tidak pimpinan PLN dengan bupati silaturahmi lah, sama - sama saja, PLN juga berdiri di wilayah Kotim," tutupnya. (yn/dc)