SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Senin, 29 Maret 2021 17:08
Tak Perlu Perda Baru Tertibkan Miras di Kotim

Legislator Bantah Pernyataan Wabup Kotim

ILUSTRASI.(NET)

SAMPIT – Penertiban minuman keras di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai tak memerlukan peraturan daerah baru. Pasalnya, Perda Kotim Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian Minuman Keras dinilai sudah cukup menjadi payung hukum operasi di lapangan.

Hal tersebut ditegaskan mantan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim Dadang H Syamsu. Dia membantah pernyataan Wakil Bupati Kotim Irawati yang sebelumnya menyebut penertiban miras terkendala regulasi yang belum disahkan.

”Dengan Perda Kotim Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, sudah cukup melakukan penertiban. Jadi, tidak perlu lagi ada regulasi-regulasi lainnya,” tegas Dadang, Minggu (28/3).

Politikus Partai Amanat Nasional tersebut menjelaskan, dalam Pasal 27  Ayat 1 Perda Kotim 3/2017, menegaskan, penertiban dilakukan melalui tim yang dibentuk Bupati Kotim. Tim itu terdiri dari Satpol PP, Disperindag, DPMPTSP, Dinkes, Disbudpar, Kantor Bea dan Cukai, serta Polri.

”Semuanya jelas tertulis dalam perda itu. Jadi, saya kira, dengan dasar perda itu sudah bisa melaksanakan penertiban minuman beralkohol yang saat ini menjadi persoalan krusial yang dikeluhkan banyak orang,” ujar Dadang.

”Mari sudahi perdebatan soal regulasi, karena sudah jelas dan tegas ada regulasi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 itu sebagai acuannya. Sekarang kita tunggu aksi nyata di lapangan, bukan hanya sekadar lempar sana-sini,” tegasnya lagi.

Menurut Dadang, sejak perda itu disahkan, belum pernah sama sekali digunakan untuk melakukan penindakan. Padahal, sanksi juga telah diatur, yakni pidana penjara bulan bulan dan paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp 25 juta dan maksimal Rp 50 juta.

Sanksi itu juga bisa menjerat konsumennya, yang diatur dalam Pasal 38. Para pembeli bisa dipidana dengan kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama tiga bulan atau denda paling sedikit Rp 25 juta dan maksimal Rp 50 juta.

Diberitakan sebelumnya, Wabup Kotim Irawati menyatakan siap melakukan razia miras ilegal apabila Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat disahkan menjadi perda. Pihaknya belum bisa turun ke lapangan karena terganjal belum adanya regulasi itu.

”Sejak awal saya sudah meminta ada atau tidak perda yang mengatur (terkait penertiban miras, Red), karena itu sebagai perlindungan bagi kami saat melakukan razia. Ternyata raperda itu tertahan di Dewan sejak 2019. Di Banmus juga belum ada pembahasan lagi,” kata Irawati, Jumat (26/3) lalu.

Irawati mengaku telah menghubungi Ketua DPRD Kotim Rinie agar raperda tersebut segera disahkan. Keberadaan perda itu dinilai sangat penting, karena mencakup berbagai permasalahan masyarakat, seperti sampah, prostitusi, gelandangan dan pengemis, serta miras.

”Mudahan DPRD cepat respons dan kami siap turun penertiban miras. Paling tidak dalam penjualannya ada pengawasan dari pemerintah, tidak sembarangan menjual,” katanya. (ang/ign)


BACA JUGA

Rabu, 02 Juli 2025 17:02

Kepala BKAD Pensiun, Ramadansyah Jadi Pelaksana Tugas

SAMPIT – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin…

Rabu, 02 Juli 2025 17:02

Beberapa Puskesmas Belum Miliki Dokter Berstatus PNS

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi tantangan besar…

Rabu, 02 Juli 2025 17:01

Lindungi Pekerja Rentan dengan Dana DBH Sawit

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menunjukkan komitmen dalam…

Rabu, 02 Juli 2025 17:00

Disdik Dukung Penyusunan Perbup Gerakan PBLHS

SAMPIT – Upaya menanamkan kepedulian terhadap lingkungan hidup di dunia…

Selasa, 01 Juli 2025 11:45

Bupati Lepas Puluhan PNS yang Telah Purnatugas

SAMPIT – Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah…

Selasa, 01 Juli 2025 11:45

Pemkab Tunggu Persetujuan Pusat

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan perubahan status…

Selasa, 01 Juli 2025 11:44

Rumah Betang di Tualan Hulu Jadi Simbol Pelestarian Budaya dan Kebersamaan

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung penuh pembangunan…

Selasa, 01 Juli 2025 11:44

Pengajuan Formasi ASN Diupayakan Melebihi Jumlah Pegawai yang Pensiun

SAMPIT–Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mengupayakan penambahan aparatur…

Senin, 30 Juni 2025 17:37

Dorong Masyarakat Kunjungi Posyandu

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menyoroti rendahnya tingkat…

Senin, 30 Juni 2025 17:36

Komitmen Pemkab Kotim Entaskan Kemiskinan

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya dalam…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers