SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Senin, 29 Maret 2021 17:08
Tak Perlu Perda Baru Tertibkan Miras di Kotim

Legislator Bantah Pernyataan Wabup Kotim

ILUSTRASI.(NET)

SAMPIT – Penertiban minuman keras di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai tak memerlukan peraturan daerah baru. Pasalnya, Perda Kotim Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian Minuman Keras dinilai sudah cukup menjadi payung hukum operasi di lapangan.

Hal tersebut ditegaskan mantan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim Dadang H Syamsu. Dia membantah pernyataan Wakil Bupati Kotim Irawati yang sebelumnya menyebut penertiban miras terkendala regulasi yang belum disahkan.

”Dengan Perda Kotim Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, sudah cukup melakukan penertiban. Jadi, tidak perlu lagi ada regulasi-regulasi lainnya,” tegas Dadang, Minggu (28/3).

Politikus Partai Amanat Nasional tersebut menjelaskan, dalam Pasal 27  Ayat 1 Perda Kotim 3/2017, menegaskan, penertiban dilakukan melalui tim yang dibentuk Bupati Kotim. Tim itu terdiri dari Satpol PP, Disperindag, DPMPTSP, Dinkes, Disbudpar, Kantor Bea dan Cukai, serta Polri.

”Semuanya jelas tertulis dalam perda itu. Jadi, saya kira, dengan dasar perda itu sudah bisa melaksanakan penertiban minuman beralkohol yang saat ini menjadi persoalan krusial yang dikeluhkan banyak orang,” ujar Dadang.

”Mari sudahi perdebatan soal regulasi, karena sudah jelas dan tegas ada regulasi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 itu sebagai acuannya. Sekarang kita tunggu aksi nyata di lapangan, bukan hanya sekadar lempar sana-sini,” tegasnya lagi.

Menurut Dadang, sejak perda itu disahkan, belum pernah sama sekali digunakan untuk melakukan penindakan. Padahal, sanksi juga telah diatur, yakni pidana penjara bulan bulan dan paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp 25 juta dan maksimal Rp 50 juta.

Sanksi itu juga bisa menjerat konsumennya, yang diatur dalam Pasal 38. Para pembeli bisa dipidana dengan kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama tiga bulan atau denda paling sedikit Rp 25 juta dan maksimal Rp 50 juta.

Diberitakan sebelumnya, Wabup Kotim Irawati menyatakan siap melakukan razia miras ilegal apabila Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat disahkan menjadi perda. Pihaknya belum bisa turun ke lapangan karena terganjal belum adanya regulasi itu.

”Sejak awal saya sudah meminta ada atau tidak perda yang mengatur (terkait penertiban miras, Red), karena itu sebagai perlindungan bagi kami saat melakukan razia. Ternyata raperda itu tertahan di Dewan sejak 2019. Di Banmus juga belum ada pembahasan lagi,” kata Irawati, Jumat (26/3) lalu.

Irawati mengaku telah menghubungi Ketua DPRD Kotim Rinie agar raperda tersebut segera disahkan. Keberadaan perda itu dinilai sangat penting, karena mencakup berbagai permasalahan masyarakat, seperti sampah, prostitusi, gelandangan dan pengemis, serta miras.

”Mudahan DPRD cepat respons dan kami siap turun penertiban miras. Paling tidak dalam penjualannya ada pengawasan dari pemerintah, tidak sembarangan menjual,” katanya. (ang/ign)


BACA JUGA

Jumat, 24 Mei 2024 17:38

Sepuluh Kali Beruntun Raih WTP

SAMPIT – Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk yang…

Rabu, 22 Mei 2024 12:22

Pentingnya Kolaborasi antara TNI dan Pemkab

SAMPIT - Kolaborasi antara TNI dan pemerintah kabupaten (pemkab) dinilai…

Rabu, 22 Mei 2024 12:21

Ada Delapan Misi dalam RPJPD 2025-2045

SAMPIT - Ada delapan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah…

Selasa, 21 Mei 2024 17:39

Eksekutif Usulkan Raperda Rencana Pembangunan 2025-2045

SAMPIT - Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati menyampaikan pengantar atas…

Senin, 20 Mei 2024 16:58

TP PKK Kotim Tampil Memukau

SAMPIT – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten…

Jumat, 10 Mei 2024 16:26

Ajarkan WBP Budidaya Ikan Ramah Lingkungan

SAMPIT – Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan pelatihan…

Jumat, 10 Mei 2024 16:25

Kerja Sama Pemkab dan TNI Permudah Masyarakat

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor berharap sinergitas antara…

Rabu, 08 Mei 2024 13:17

Belasan Desa Sebagai Lokus Stunting

SAMPIT - Sebanyak 16 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)…

Rabu, 08 Mei 2024 11:13

Bupati Resmikan Kantor Sekretariat Pokja Bunda PAUD

SAMPIT-Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meresmikan Kantor Sekretariat Kelompok Kerja…

Rabu, 08 Mei 2024 11:13

Bupati Terkejut dengan Data Stunting

SAMPIT-Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengaku terkejut dengan data pemerintah pusat…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers