SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dan pusat untuk mengembalikan anggaran pembangunan jalan penghubung Cempaka Mulia – Pulau Hanaut yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran tahun ini.

Ia menilai keberadaan jalan tersebut sangat penting, terutama bagi Kecamatan Pulau Hanaut yang terdiri dari 14 desa dan selama ini tergolong daerah terisolir.

“Pada 2024 lalu sudah dialokasikan sekitar Rp200 miliar untuk membangun jalan dari Cempaka Mulia menuju Mendawai, Kabupaten Katingan. Waktu itu anggarannya sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng, Pak Salahuddin, yang sekarang menjadi Bupati Barito Utara,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Namun, lanjut Rudianur, pada 2025 anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan karena adanya pemotongan atau efisiensi anggaran di tingkat provinsi. Akibatnya, dana yang ada digunakan untuk pengaspalan ruas Cempaka Mulia–Terantang.

“Kami menginginkan agar pada 2026 anggaran itu dikembalikan untuk membangun akses ke Pulau Hanaut, minimal jalannya bisa tembus,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan jalan tersebut akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian warga. Akses transportasi yang baik akan memperlancar distribusi barang dan hasil pertanian, sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata.

“Di Desa Satiruk, misalnya, ada pantai yang menjadi destinasi wisata. Jika jalannya bagus, tentu wisatawan akan lebih mudah datang,” katanya.

Selain itu, Rudianur menekankan pentingnya jalan tersebut untuk mendukung pelayanan listrik PLN di wilayah itu. Selama ini, kata dia, PLN kesulitan memperbaiki jaringan karena tidak ada akses memadai.

“Tiang listrik itu perlu perawatan, tapi kalau jalannya tidak ada, perbaikan jadi susah. Sekarang saja lampu di sana kadang redup, kadang terang, bahkan bisa mati sampai dua hari karena ada kayu melintang di jalur kabel,” bebernya.

Ia menegaskan, pembangunan jalan Cempaka Mulia–Pulau Hanaut tidak sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga kunci membuka keterisolasian dan mendorong pemerataan pembangunan.

“Harapan kami, anggaran yang sempat terpotong itu benar-benar dikembalikan agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ang/fm)