KUALA PEMBUANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menyoroti membludaknya tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan serta terkait rendahnya serapan anggaran daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan H. Bambang Yantoko mengatakan, hal ini tentu saja menjadi catatan khusus bagi Pemkab Seruyan untuk segera membenahi.
Ia mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah resmi dirilis, maka diharapkan sudah tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer.
"Namun yang terjadi malah sebaliknya, tenaga honorer membludak di mana-mana, penambahan terus terjadi, makanya hari ini (kemarin) kami adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemda," katanya di Kuala Pembuang, Senin (17/6).
Menurutnya, masalah tenanga honorer ini harus bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Seruyan beserta instansi terkait agar kelak tidak terjadi hal-hal yang melanggar peraturan.
Selain itu, masalah rendahnya serapan anggaran daerah juga menjadi bahan utama dari DPRD Seruyan dalam melaksanakan rapat evaluasi serta RDP.
"Serapan anggaran kita juga sangat rendah sekali, jadi mohon ini juga harus diperbaiki, segera lakukan pengerjaan proyek fisik dan realisasi program-program, agar serapan anggaran kita juga bisa maksimal," ujarnya.
Politisi Golkar ini menambahkan, jika hal ini dibiarkan secara berlarut-larut tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari, dan untuk mencegah hal itu terjadi maka DPRD akan menjalankan fungsi pengawasannya. (rm-98/fm)
