PALANGKA RAYA–Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil meraih penghargaan atas pencapaian level 3 maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng.
Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Gubernur Sugianto Sabran mengaku bangga dengan capaian ini. Tidak semua provinsi di Indonesia mencapai level 3 terkait SPIP. Untuk itu, dirinya bersyukur Pemerintah Kalteng mendapat penghargaan tersebut.
“Pelaksanaan kegiatan kita sudah level 3. Berarti ini sudah lebih bagus, sehingga pemerintah akan berupaya mempertahankan ini, dan kalau perlu ditingkatkan lagi,” katanya kemarin.
Sugianto berharap agar pelayanan oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalteng agar ditingkatkan. Beberapa evaluasi menjadi acuan, terlebih soal auditor dan accounting.
“Auditor dan accounting ini sangat penting di pemerintahan. Kami harapkan ini dapat ditingkatkan, karena ini tentu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ke depan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Setia Pria Husada menyebutkan, penghargaan yang diberikan terkait SPIP berkaitan dengan kinerja pemerintah. SPIP sendiri merupakan merupakan target Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) pada 2019 yang mengharuskan seluruh pemerintah daerah di Indoensia mencapai level 3.
”Artinya sistem akan menjadi semakin kuat. Jadi bukan berdasarkan orang, tapi by system,” katanya menjelaskan.
Meskipun Pemerintah Kalteng sudah mencapai level 3 pada SPIP, bukan berarti hal itu sudah selesai. Pihaknya sendiri akan terus mengawal kinerja SPIP di Pemerintahan Kalteng. Pada pelaksanaannya nanti, BPKP berencana menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjalankan program pengawalan.
“Kami adalah organisasi vertical, banyak memeriksa projek pusat. Kalau pemda soal pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian. Mungkin kami akan berkoordinasi dengan BPK terkait sedikit peningkatan pencatatan aset,” pungkasnya. (sho/yit)
