PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) awal November ini segera melakukan pembahasan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Terkait hal tersebut, Gubernur Sugianto Sabran mengingatkan agar kegiatan yang nantinya dimasukkan dalam struktur anggaran harus betul-betul bermanfaat.

Dengan APBD yang masih kecil, para pengguna anggaran diingatkan fokus terhadap pelaksanaan penganggaran kegiatan. Bahkan organisasi perangkat daerah (OPD) diingatkan lebih selektif dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas. Hanya kegiatan dinas yang penting yang dilaksanakan. Pendamping harus dikurangi guna efisiensi anggaran.

“Jangan perjalanan dinas yang tidak perlu, dianggap perlu lalu dianggarkan. Dan juga kalau perjalanan dinas jangan rombongan, karena itu akan banyak menghabiskan anggaran,” katanya saat Rapat Koordinasi Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pemprov Kalteng, (31/10)

Terkait efektivitas penggunaan anggaran, Sugianto menegaskan bahwa pada tahun depan tidak ada pengadaan pakaian dinas, pengadaan komputer, dan termasuk kendaraan dinas. Bahkan untuk pemeliharan kendaraan dinas, baik roda dua dan rota empat harus diperhatikan supaya tidak salah dalam penganggaran.

“Jangan ada perjalanan dinas fiktif, jangan ada pemeliharaan kendaraan dinas fiktif. Maka dari itu saya minta inspektorat meningkatkan pengawasan, supaya tidak ada yang salah dalam penggunaan anggaran,” katanya.

Gubernur menginginkan agar anggaran difokuskan pada kegiatan pelayanan masyarakat, khususnya program prioritas pemerintah seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan infrastruktur. Maka dari itu, anggaran tidak boleh mubazir dalam artian anggaran yang dikeluarkan harus betul-betul bermanfaat besar bagi daerah.

Tidak hanya soal anggaran daerah, namun bantuan anggaran dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) harus fokus terhadap program kegiatan. Hal ini harus diperhatikan, terutama DAK Pendidikan yang mengalami kenaikan cukup signifikan dan diharapkan kenaikan tersebut bisa dimanfaatkan.

”Ya harus fokus seperti infrastruktur sampai 2021, termasuk pendidikan dan kesehatan yang diperkuat. Bukan dari APBD saja, karena ada dana-dana bantuan dari pusat yang juga harus dimanfaatkan secara maksimal,” ucapnya.

Sugianto menegaskan, bahwa secara detail misi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk melayani masyarakat. Oleh sebab itu, sekian rupiah anggaran yang dikeluarkan harus memberikan dampak terhadap program-program prioritas pemerintah.

“Contoh infrastruktur, kemudian pendidikan harus sesuai dengan undang-undang, kesehatan juga disesuaikan. Ya, karena anggaran kecil makanya harus fokus pelaksanaan kegiatannya,” pungkasnya. (sho/yit)