SAMPIT— Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) akan berlangsung pada 9 Desember 2020, masyarakat diimbau untuk tidak perlu khawatir dan tetap gunakan hak pilih dengan sebaik - baiknya.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Kotim) Halikinnor, disela kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih dikediamannya, Sabtu (18/7). Rumah Halikin didatangi langsung oleh para petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotim beserta komisioner, juga perwakilan dari komisioner KPU Kalteng, untuk melakukan pencocokan data.
"Karena memang pelaksanaan Pilkada tahun ini dalam keadaan Covid-19, tentunya warga sedikit khawatir terjadi kerumunan, laksanakan protokol kesehatan, masyarakat tidak perlu takut, tetap gunakan masker," sebutnya.
Dirinya menyebut pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dilaksanakan semaksimal mungkin, dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 kepada warga yang berpartisipasi dalam Pilkada nantinya, juga di setiap tempat pemungutan suara (TPS) menyediakan tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan.
"Setiap TPS akan disiapkan ketentuan protokol kesehatan, jaga jarak, warga juga bisa melihat waktunya, mungkin datang agak siang agar tidak terjadi penumpukan," tambahnya.
Dirinya berharap, agar pesta demokrasi lima tahunan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga, untuk memilih pemimpin yang tepat sesuai hati nurani mereka, "Jangan sampai warga tidak menggunakan hak pilih," harapnya.
Dalam proses Coklit agar tidak ada warga yang ketinggalan atau tidak masuk daftar pemilih, sehingga menurutnya, jika ada warga yang merasa belum terdaftar agar proaktif lapor kepada petugas penyelenggara Pilkada, sehingga semua warga yang punya hak pilih terdaftar menjadi pemilih tetap.
Sementara itu, Ketua KPU Kotim Siti Fathonah mengatakan, kegiatan Coklit pertama pada Sabtu (18/7), dilakukan dengan mendatangi rumah pejabat daerah, yang bertujuan untuk mengampanyekan kegiatan pencoklitan data pemilih.
"Ini sebagai sosialisasi juga kepada masyarakat, sehingga dalam pemutakhiran data bisa berjalan dengan lancar," tandasnya, seraya berharap masyarakat bisa terbuka dan menerima petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). (yn/dc)
