KUALA KURUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan 2024.
Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing saat hadir dikegiatan itu menyatakan, di musrenbang kecamatan ini, permasalahan ketika musrenbang tingkat desa/kelurahan dapat dianalisa dengan seksama, untuk diwujudkan menjadi program strategis. Sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026.
Pemkab Gumas menurutnya juga sudah menetapkan agenda pembangunan dalam rancangan awal RKPD 2025, yakni pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Prioritas pembangunan itu yakni peningkatan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat, daya saing SDM melalui pelatihan, kerjasama penempatan tenaga kerja daerah dengan perusahaan, pembangunan dan pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi dan perumahan.
“Selain itu mencakup perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, kualitas ASN melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun daerah lain yang berprestasi. Serta tata kelola pemerintah ke arah digital," ujar Efrensia.
Dilanjutkannya, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam melaksanakan arah kebijakan itu, seperti fokus pada kegiatan relevan dengan pencapaian target utama pembangunan, dan seluruh kegiatan perangkat daerah harus bersatu padu serta fokus pada arahan pembangunan. Saling memperkuat serta selaras dalam mencapai sasaran prioritas.
"Setiap kegiatan pembangunan harus berdasarkan pada data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas. Yakni data informasi keadaan sekarang, baik itu keadaan di lapangan maupun pengaruh faktor luar,” imbuh Efrensia.
Dirinya juga meminta perangkat daerah teknis agar memverifikasi daftar usulan RKP desa/kelurahan yang sudah disampaikan ke bappedalitbang. Verifikasi itu untuk menyelaraskan rencana pembangunan pada RPD dan rencana strategis (renstra), baik bersifat sektoral maupun kewilayahan.
"Kami juga ingin perangkat daerah teknis agar jeli dalam melakukan pemetaan sumber pendanaan yang dapat mengakomodir usulan, yakni dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, serta pendapatan lain yang sah," ujar Efrensia.
Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan di 2025 yaitu penyediaan dan penataan air bersih dan sanitasi layak. Diprioritaskan di daerah lokasi khusus stunting, peningkatan jalan perdesaan yang bersifat kewilayahan, pusat pelayanan maupun perekonomian.
Lalu, pembangunan pendidikan dan kesehatan yang mengutamakan sektor bersifat tuntas. Utamakan usulan yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah di kecamatan, utamakan kompetensi kewirausahaan yang.
"Kalau untuk pemberdayaan masyarakat, kita harus fokus pada menambah daya saing dan daya upaya bagi desa untuk dapat mengembangkan potensi, mencari pendapatan, maupun dalam optimalisasi APBDes," pungkas Efrensia. (arm/gus)
