KUALA KURUN - Sekretaris Daerah (Sekda) Gunung Mas (Gumas) Richard menghadiri  peresmian bersama Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gumas, oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, melalui melalui zoom meeting.

"Keberadaan MPP yang baru saja diresmikan ini, diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD," ucap Richard, Senin (24/6).

Dia mengatakan, ada dua hal yang bisa dirasakan dengan keberadaan MPP tersebut, yakni pemerintah kabupaten (pemkab) sudah berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan masyarakat akan dimudahkan ketika akan mengurus perizinan atau hal lain yang berupa pelayanan, dengan waktu yang cepat, hemat biaya, dan hemat tenaga.

"Kalau masyarakat ingin mengurus perizinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lainnya, tidak perlu ke kantor dinas terkait, cukup ke MPP. Satu kali datang ke sini, itu sudah bisa terlayani semua," jelasnya.

Mal Pelayanan Publik menyediakan 22 gerai yang terdiri dari 10 gerai diisi oleh perangkat daerah, sembilan gerai diisi instansi vertikal, satu gerai diisi BUMN yakni PLN, serta dua gerai diisi oleh BUMD yaitu PDAM dan Bank Kalteng. Tercatat, ada 123 jenis pelayanan di MPP tersebut.

"Layanan yang ada di MPP sudah maksimal. Jadi tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah," terangnya.

Dia berharap instansi terkait gencar sosialisasi mengenai keberadaan MPP kepada masyarakat, sehingga MPP yang sifatnya terpusat dan terpadu tersebut bisa diketahui oleh masyarakat luas.

"Untuk Provinsi Kalteng, Kabupaten Gumas adalah yang kedua memiliki MPP. Yang pertama yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kami berharap MPP bisa dimanfaatkan dengan baik," tuturnya.

Ditanya terkait beberapa gerai yang masih kosong, Sekda mengakui ini masih berproses dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera diisi. Apalagi bangunannya sudah siap untuk ditempati.

"Jadi ada beberapa gerai yang memerlukan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan, sehingga masih belum diisi," pungkasnya. (arm/yit)