KUALA KURUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melakukan penerimaan dan penyambutan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) reguler periode II Universitas Palangka Raya (UPR) dan KKN-Tematik merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) tahun 2024, di wilayah Kabupaten Gumas.
"Pelaksanaan KKN ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah yang harus dapat disinergikan," ucap Penjabat (Pj) Bupati Gumas Herson B Aden melalui Asisten III Setda Letus Guntur, Rabu (9/10) sore.
Dia mengatakan, KKN yang dilakukan itu sebagai tindaklanjut dari penandatanganan kesepakatan bersama antara pemkab dan UPR terkait kerjasama pembangunan daerah dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, serta perjanjian kerjasama antara badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) UPR tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Gumas.
"Bentuk operasional kerjasama itu melalui program KKN tematik, reguler, MBKM dan pengabdian kepada masyarakat lain oleh civitas akademika UPR di desa/kelurahan di Kabupaten Gumas," ujarnya.
Pelaksanaan KKN reguler periode II digelar selama satu bulan yaitu 9 Oktober-9 November 2024. Lalu, KKN-T MBKM Membangun Desa selama dua bulan, yakni pada 9 Oktober-9 Desember 2024. Lokasi KKN terbagi di delapan desa dan kelurahan, diantaranya Dahiyan Tambuk, Rangan Tate, Tewang Pajangan, Tumbang Tariak, Tanjung Riu, Teluk Nyatu, Tumbang Miwan, dan Kelurahan Tampang Tumbang Anjir.
"Untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan di desa, kami memberikan dukungan berupa bantuan dana stimulus kepada kelompok mahasiswa KKN di desa dan kelurahan penempatan," terangnya.
Dia berterima kasih kepada LPPM UPR yang sudah mempercayakan Kabupaten Gumas sebagai tempat dan lokasi pelaksanaan KKN-T reguler. Diharapkan kedepan tetap terjalin kerjasama, dalam bentuk program dan kegiatan yang lain.
"Kami berpesan kepada mahasiswa agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan yang menjadi lokus penempatannya, termasuk dengan para kader PKK, kader posyandu, kader pembangunan manusia dan lainnya," pungkasnya. (arm/yit)
