KUALA KURUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) kembali berhasil menurunkan angka prevalensi stunting tahun 2024.

Hal itu berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), dan hasil timbang ukur intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Gumas.

"Dari hasil SKI, diperoleh prevalensi stunting tahun 2024 yakni 10,4 persen. Angka itu turun 2,5 persen dibandingkan tahun 2023 lalu, yaitu 12,9 persen," ucap Penjabat (Pj) Bupati Gumas Herson B Aden, Senin (06/01/2025).

Di tahun 2021, angka prevalensi stunting Kabupaten Gumas mencapai 35,9 persen yang menempatkan tertinggi untuk kasus stunting di Provinsi Kalteng.

Akan tetapi dengan kerja keras bersama, berhasil turun menjadi 17,9 persen di tahun 2022, dan turun lagi menjadi 12,9 persen pada tahun 2023.

"Untuk menurunkan angka prevalensi stunting, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua itu berproses dan harus dikelola secara terpadu," tegas Herson.

Dia mengakui, penurunan angka prevalensi stunting tidak boleh membuat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) jumawa, karena masih ada yang perlu dikoordinasi secara lintas sektor dalam upaya penanganan stunting. Diperlukan peran puskesmas maupun posyandu tingkat desa dan kecamatan.

"Hasil dari koordinasi itu, harus ada informasi yang disampaikan secara terpadu mengenai berbagai hal, seperti jumlah ibu hamil, balita dan anak terindikasi stunting," terangnya.

Kalau data itu sudah dikelola secara terpadu dimulai tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten, maka tanpa turun ke lapangan, data tadi akan tetap tersedia. Namun yang terpenting yaitu supervisi dan kontrol.

"Jika sudah ada gambaran dari data tersebut, maka akan diketahui apa yang harusnya dilakukan, seperti pentingnya pemberian ASI hingga pelatihan khusus," ujarnya.

Terpisah, Ketua TPPS Kabupaten Gumas Richard meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung di TPPS untuk saling bekerjasama, mendukung dan menjalankan fungsinya masing-masing, terutama dalam intervensi sensitif yang memiliki pengaruh 70 persen percepatan penurunan stunting.

"Kami ingin perangkat daerah bisa memahami tugas dan tanggung jawab, serta bersinergi pada seluruh kegiatan berkaitan percepatan penurunan stunting, terutama yang menjadi perhatian yaitu peran TPPS kecamatan yang belum optimal," jelasnya.

Selain itu, sebut dia, harus ada evaluasi capaian 29 indikator cakupan layanan stunting dan realisasi program kegiatan perangkat daerah yang tergabung dalam TPPS.

"Perlu juga dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan penurunan stunting yang telah dilakukan oleh TPPS kecamatan dan desa/kelurahan," pungkasnya. (arm/fm)