KUALA KURUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan tema pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berbasis komoditas unggulan.
Musrenbang RKPD kabupaten ini telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, dan telah mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif demokratisasi, transparansi serta terpadu.
"Musrenbang RKPD menjadi momen penting untuk bersama merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang akan dijalankan dalam jangka pendek, agar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan memperoleh solusi yang tepat untuk tingkatkan kesejahteraan dan pembangunan," ucap Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, Selasa (11/03/2025).
Dia mengakui, Pemkab Gumas berkomitmen untuk selalu mengedepankan hasil rumusan musrenbang dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Gumas.
Untuk itu, diimbau kepada semua kepala perangkat daerah, camat, lurah dan kepala desa (kades) agar benar-benar memperhatikan hasil-hasil Musrenbang.
"Dengan demikian, nantinya dapat menyerap dan mengalokasikan kegiatan yang secara proporsional sesuai kebutuhan," ujarnya.
Beberapa fokus pembangunan di tahun 2026, yakni transformasi ekonomi meningkatkan pendapatan dan pemerataan yang dirasakan oleh masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah, menciptakan lapangan kerja melalui vokasi tenaga kerja, bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan pemenuhan SPM sosial, optimalisasi pertanian terintegrasi menuju swasembada pangan.
Kemudian, optimalisasi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, terpenuhi SPM air bersih, perumahan, sanitasi, penanganan stunting dan mendukung penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur pelayanan publik, pelayanan publik dengan meningkatkan digitalisasi, transparan dan akuntabel.
"Mengingat keterbatasan anggaran, maka harus bisa memilih skala prioritas yang memiliki dampak langsung ke masyarakat dan selaras dengan visi dan misi Kabupaten Gumas," terangnya.
Agar Musrenbang RKPD 2026 membawa manfaat optimal bagi peningkatan pembangunan daerah, maka hendaknya harus memperhatikan hasil reses DPRD atau penjaringan aspirasi masyarakat yang ditelaah dan dirumuskan pada daftar permasalahan pembangunan daerah.
"Kami berharap hasil musrenbang RKPD 2026 dapat diukur tingkat keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, dengan melihat apa saja program dan kegiatannya, untuk apa, dan siapa pemanfaat dari dokumen rencana yang dihasilkan," jelasnya.
Sementara, Kepala Bapperida Kabupaten Gumas Yantrio Aulia menuturkan, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten bertujuan membahas rancangan RKPD kabupaten tahun 2026 terkait dengan kondisi umum, kerangka ekonomi, sasaran prioritas, arah kebijakan, rencana kerja dan kinerja pemerintahan daerah.
"Dengan masukan, saran dan pendapat dari pihak terkait, maka akan menyempurnakan rancangan RKPD tahun 2026, sekaligus penyempurnaan rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026," tuturnya.
Dia menambahkan, Musrenbang RKPD kabupaten diikuti anggota DPRD, seluruh perangkat daerah, kepala desa, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi, kepala BUMN dan perusda, kepala perbankan, forum anak, pimpinan perusahaan, LSM, yayasan dan asosiasi.
"Narasumber Musrenbang kabupaten yakni DPR RI dan DPD RI Dapil Provinsi Kalteng, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, perangkat daerah provinsi dan kabupaten, akademisi, tim penyusunan RKPD kabupaten, tim penyusunan renja perangkat daerah, dan tim anggaran eksekutif maupun legislatif," pungkasnya. (arm/fm)
