KUALA KURUN - Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar tetap fokus dan melakukan koordinasi antarlintas sektor secara intensif sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakanuntuk memastikan program 100 hari kerja berjalan sesuai rencana.

"Saya ingin seluruh kepala perangkat daerah harus fokus untuk lakukan penajaman program dan tetap selaras pada konsep visi misi yang sudah disusun dalam melaksanakan program 100 hari kerja," ucap Jaya, pekan lalu.

Di samping itu, lanjut dia, kepala perangkat daerah juga harus melakukan monitoring maupun evaluasi secara berkala terhadap seluruh tahapan dan target capaian harus dilakukan.

"Ada beberapa perangkat daerah menjadi leading sektor program 100 hari. Namun hal ini tidak berarti perangkat daerah lain tidak memiliki target kinerja yang harus dicapai di 100 hari pertama," tegasnya.

Dia mengatakan, program 100 hari adalah program yang strategis dan menjadi pemantik untuk program lain, yang secara berkesinambungan dan simultan dilakukan seluruh perangkat daerah sesuai fungsi dan peran masing-masing.

"Artinya yang dilakukan pada 100 hari pertama yakni gambaran singkat terhadap kinerja yang bisa diukur, dan target realistis bisa tercapai pada waktu singkat tapi dampaknya sangat dirasakan masyarakat," ujar Jaya.

Dia melanjutkan, program 100 hari kerja berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gumas, dan dirancang memberi dampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta telah diselaraskan dengan delapan program hasil terbaik cepat Presiden RI.

"Ada enam program 100 kerja, yakni bedah rumah, upaya penanganan jalan kabupaten, beasiswa tepat sasaran, bantuan yang tepat sasaran, optimalisasi jaminan kesehatan dan sosial, serta peningkatan disiplin ASN," jelasnya.

Dia menjelaskan, program bedah rumah merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Program penanganan jalan kabupaten untuk memastikan kelancaran lalu lintas angkutan orang dan barang. Lalu beasiswa tepat sasaran untuk pastikan pemberian beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu.

Selanjutnya bantuan tepat sasaran agar penerima bansos PKH dan sembako adalah masyarakat tidak mampu. Kemudian optimalisasi jaminan kesehatan dan sosial agar memastikan masyarakat memiliki BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

"Kami juga akan meningkatkan disiplin ASN, untuk memastikan pelayanan publik kepada masyarakat terpenuhi, terutama beberapa sektor yang langsung berdampak seperti pendidikan dan kesehatan," pungkasnya. (arm/fm)