KUALA KURUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melaksanakan rapat terkait pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026.

"Dalam KUA-PPAS 2026, transformasi ekonomi yang berbasis komoditas unggulan menjadi jalan tengah antara kearifan lokal dan daya saing global, dengan hilirisasi hasil pertanian menjadi sorotan utama," ucap Ketua DPRD Kabupaten Gumas Binartha, Selasa (22/7/2025).

Dengan transformasi ekonomi berbasis komoditas unggulan itu, kata dia, akan menjadi pondasi awal dalam menyongsong visi besar Kabupaten Gumas, sebagai daerah mandiri secara ekonomi, berdaya saing, dan berbasis potensi lokal.

"Dokumen KUA-PPAS 2026 merupakan peta jalan menuju Kabupaten Gumas yang semakin maju dan sejahtera," terang Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Untuk mewujudkan hal itu, pentingnya sinergitas antara legislatif dan eksekutif demi menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, serta memicu percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"Hal tersebut sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Gumas tahun 2026 mengusung konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis komoditas unggulan," jelasnya.

Terpisah, Asisten III Setda Gumas Letus Guntur menyampaikan, pembahasan KUA-PPAS merupakan langkah penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan, transparan dan akuntabel. Dengan transformasi ekonomi inklusif dan berbasis potensi lokal, menjadi fokus utama dalam kebijakan perencanaan tahun 2026.

"Dengan ekonomi berbasis potensi lokal, maka kami menargetkan peningkatan pendapatan daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dalam pembahasan KUA-PPAS tersebut, juga dirinci gambaran kondisi makro ekonomi daerah, asumsi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

"Melalui pembahasan itu, kami berharap ada sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat," tukasnya. (arm/fm)