KUALA KURUN - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyampaikan laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026, dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan tahun 2025, yang telah dibahas DPRD bersama dengan tim anggaran pemerintah kabupaten (pemkab) dan perangkat daerah.
"Dari pembahasan itu, kami minta KUA-PPAS tahun 2026 hendaknya tetap berpihak untuk mendukung dan menyukseskan visi misi Bupati, serta RPJMD yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran harus berbasis pada kebutuhan riil dan indikator kinerja yang terukur, tidak mengikuti pola anggaran tahun sebelumnya tanpa evaluasi dampak," ucap Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gumas Espriadi, Rabu (23/7).
Dia mengatakan, KUA-PPAS yang disepakati yakni pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.365.590.110.011. Pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah Rp111.699.996.375, pendapatan transfer Rp1.246.690.113.636, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni sebesar Rp7.200.000.000.
Kemudian, belanja tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.370.590.110.011. Proyeksi belanja untuk tahun 2026 sebesar Rp18.798.124.081 atau 1,39 persen bertambah dari tahun sebelumnya.
"Proyeksi pendapatan untuk tahun 2026 mengalami peningkatan Rp82.900.797.787 atau 6,46 persen dari tahun sebelumnya. Untuk itu badan pendapatan daerah mencermati kembali proyeksi PAD sesuai kondisi riil saat ini, dengan tetap mengupayakan sumber-sumber PAD," jelasnya.
Dia menekankan mengenai pentingnya optimalisasi PAD melalui pemanfaatan aset hingga potensi lokal seperti pajak daerah, retribusi maupun pemanfaatan aset milik daerah yang masih belum tergali secara maksimal.
"Perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas sistem pemungutan retribusi dan pajak daerah, khususnya pada sektor-sektor produktif," ujarnya.
Selanjutnya KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2025 didasarkan sejumlah pertimbangan strategis, yakni kebutuhan penganggaran kembali belanja yang belum tertampung di APBD murni, realisasi APBD semester pertama tahun 2025, hingga ketentuan Kemendagri dan Kemenkeu terkait pengangkatan CPNS dan PPPK, yang berdampak pada belanja pegawai.
"Untuk prioritas pembangunan tahun 2025 dititik beratkan pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing SDM melalui pelatihan, kerjasama ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, pemenuhan belanja wajib dan belanja strategis, penyesuaian anggaran dengan RPJMD, serta optimalisasi sumber PAD dan efisiensi belanja daerah," terangnya.
Dia menambahkan, dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2025, target pendapatan sebelum perubahan Rp1.341.150.166.404. Tetapi setelah perubahan, pendapatan menjadi turun Rp1.317.890.339.203, sehingga berkurang sebesar Rp23.610.827.200. Di sisi lain, belanja sebelum perubahan sebesar Rp1.351.791.985.930 dan setelah perubahan Rp1.367.114.896.037, sehingga belanja naik sebesar Rp15.322.910.107.
"Untuk KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2025, itu terinci dalam program/kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang telah disepakati berdasarkan hasil pembahasan badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemkab beserta perangkat daerah," tukasnya. (arm/yit)
