KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Cici Susilawati mengajak para guru untuk turut aktif melakukan pencegahan stunting.
"Guru dapat melakukan upaya mencegah stunting dengan aktif memberikan edukasi kepada peserta didik. Salah satunya untuk tidak menikah pada usia anak atau menikah dini," ucap Cici, Kamis (24/7).
Dia mengatakan, pernikahan usia dini bukan hanya berdampak pada pendidikan anak, tetapi juga pada kesehatan generasi berikutnya. Bayi yang lahir dari ibu yang masih terlalu muda, akan berisiko tinggi mengalami stunting.
"Pernikahan pada usia anak dapat meningkatkan risiko perempuan atau ibu melahirkan bayi dengan kondisi stunting," tegas Politikus Partai Demokrat ini.
Dalam proses belajar mengajar, lanjut dia, para guru bisa sesekali memasukkan materi mengenai upaya pencegahan stunting, dengan cara menghindari pernikahan dini beserta dampaknya di masa yang akan datang.
"Dengan demikian, peserta didik menjadi paham terkait dampak pernikahan dini serta mereka bisa menghindarinya untuk mencegah stunting," jelasnya.
Selain guru, para orang tua juga harus lebih proaktif mencegah pernikahan usia dini. Jangan biarkan anak menikah pada masih muda. Banyak dampak negatif pernikahan usia dini, yaitu rentan mengalami masalah karena pengendalian emosi masih belum stabil yang berujung perceraian, berdampak pada kesehatan, psikologis, dan sosial.
"Kami minta setiap orang tua harus dapat menilai apakah anak itu sudah layak untuk menikah atau belum. Dengan menghindari pernikahan dini, angka stunting bisa terus turun sehingga menghasilkan generasi muda serta SDM unggul," terangnya.
Dia menuturkan, daripada menikah di usia dini, lebih baik mengikuti berbagai kegiatan positif yang dapat mengasah kemampuan dan baik untuk masa depan, seperti kegiatan olahraga, kesenian dan lainnya.
"Saya ingin seluruh peserta didik agar tidak menikah di usia dini. Lebih baik fokus dalam menggapai cita-cita dan masa depan," ujarnya.
Untuk mencegah pernikahan usia dini, perlu keseriusan lebih dari pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Sekarang ini, memang sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
"Kami berharap perda itu mampu meminimalisirkan angka pernikahan usia dini di tahun mendatang," tandasnya. (arm/yit)
