PALANGKA RAYA – Rencana penundaan dana alokasi umum (DAU) sejumlah daerah, khususnya Kalteng, dinilai akan menggangu kinerja pemerintah daerah. Hal itu juga akan berdampak pada percepatan pembangunan di Bumi Tambun Bungai.
Anggota DPR RI Dapil Kalteng Rahmat Nasution Hamka meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penundaan transfer DAU, khususnya untuk Kalteng. Pasalnya, Kalteng tergolong daerah dengan kas sangat kecil, apabila dana transfer diserahkan kepada kabupaten/kota.
”Kas daerah yang besar karena banyak kewajiban-kewajiban transfer ke kabupaten/kota yang belum direalisasikan dan juga ada komponen pembiayaan serta diperhatikan membengkaknya biaya pilkada yang kemaren sempat tertunda. Perlu dikaji ulang penundaan DAU Kalteng,” katanya, Sabtu (27/8).
Seharusnya, lanjut Hamka, sebelum menunda DAU, pemerintah harus lebih dulu melihat kondisi kas daerah. Jangan hanya melihat secara global, tapi juga komponen kewajiban yang terangkum di dalamnya. Dengan demikian, dalam menetapkan posisi kas daerah dikategorikan sangat tinggi, tinggi, dan sedang agar lebih proporsional.
”Untuk Kalteng, kas daerah yang ada kalau setelah bayar belanja pegawai hanya kurang lebih tersisa Rp 12 miliar. Kalau DAU ditunda, ini akan sangat mengganggu kinerja dan percepatan pembangunan daerah," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus bisa menelaah dan mengkaji kontribusi Kalteng untuk pusat. Hal itu harusnya diperhitungkan, karena Kalteng sangat memerlukan pembangunan agar tidak tertinggal.
”Kalau kita telaah lebih dalam, kontribusi Kalteng sangat luar biasa, khususnya dari perkebunan sawit, seperti CPO. Selama ini belum dihitung sebagai dana bagi hasil juga kepada daerah," tandasnya. (arj/ign)
