PANGKALAN BUN — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kamis (28/12). Diharapkan, seluruh SOPD dapat menjalankan program baru, mulai awal tahun 2018 mendatang.
Bupati Kobar Nurhidayah mengatakan, penyerahan DPA ini merupakan langkah awal bagi SOPD sebagai pengguna anggaran untuk bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA yang ada. Bahkan, SOPD tidak perlu menunda waktu terlalu lama untuk menjalankan program di tahun 2018.
”Penyerahan DPA kami lakukan lebih awal. Supaya penyerapan anggaran bisa lebih maksimal. Bahkan awal tahun sudah bisa memulai program baru,” kata Bupati Kobar Nurhidayah.
Bupati Juga mengharapkan penyerapan anggaran ke depan bisa lebih maksimal lagi. Sehingga semua SOPD harus mempersiapkan programnya secara baik.
Masing-masing SOPD telah menerima DPA yang nilainya tidak sama. Karena program yang dilakukan juga berbeda. Selanjutnya semua SOPD juga wajib melaksanakan baik kegiatan maupun pembangunan sesuai dengan usulan.
”Jangan sampai ada usulan yang anggaranya disetujui, tapi tidak dilaksanakan. Karena itu bisa menjadi temuan. Bahkan, semua SOPD juga jangan takut dalam melakukan kegiatan karena sudah ada proses pengusulan dan disahkan oleh DPRD,” jelasnya.
Ada beberapa dinas dan badan yang menerima DPA tinggi, seperti di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rumah Sakit Sultan Imanuddin (RSSI) Pangkalan Bun, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) , Dinas Lingkungan Hidup (DLH) , Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop dan UKM) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD).
”Ada sepuluh dinas dan badan yang mendapat DPA dengan anggaran yang tinggi ini menjadi perhatian serius. Karena banyak program yang kita perbanyak sesuai dengan janji kampanye kami saat maju menjadi kepala daerah. Serta masih banyak dinas dan badan yang diberikan DPA dengan jumlah yang tidak sama. Karena ada pembagian anggaran yang sesuai porsi dinas dan badan,” jelasnya.
Bagi dinas dan badan yang mendapat DPA tinggi harus berkomitmen untuk bisa mempertanggungjawabkan laporan, demikian halnya juga yang mendapat DPA kecil. Karena kaitannya ini dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sering didapatkan Pemkab Kobar.
”Kami harapkan semua SOPD bisa membuat laporan yang akurat. Karena dari BPK RI itu sangat detail terkait pelaporan program. Sehingga hal ini bisa menjadi perhatian bagi seluruh SOPD di lingkup Pemkab Kobar,” bebernya. (rin/oes)
