SAMPIT-Proses pembangunan  tapak dan jalur  Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di  Kalimantan Tengah wilayah barat masih menemui kendala. Salah satunya kendala soal ketersediaan lahan di wilayah Kabupaten Seruyan.

Menurut Manager PT PLN UPP Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Tengah 3, Marwinsyah, ada titik lahan untuk pendirian SUTT di wilayah tersebut  yang dikuasai 20 warga. Hal ini membuat pihaknya harus menggandeng Dewan Adat Dayak (DAD)  Seruyan, untuk membantu mencarikan solusi.

“Ada kelompok sekitar 20 orang yang masih jadi kendala  kita membangun. Sekarang sisanya di Seruyan  yang jadi kendala,  kalau di Kotim sudah beres semua, “paparnya, kemarin.

Marwinsyah juga mengungkapkan, pihaknya ditargetkan bisa menyelesaikan pembangunan SUTT di titik tersebut pada akhir bulan ini. Padahal menurutnya, jadwal tersebut sudah molor beberapa tahun, yakni dilaksanakan sejak 2011 dan seharusnya bisa selesai 2013.

”Namum hingga kini belum selesai lantaran terkendala sengketa tanah. Sedangkan target  Agustus  nanti sudah  energize,”cetusnya kepada koran ini.

Marwinsyah mengungkapkan, persoalan utama sengketa tersebut adalah masalah kecocokan harga lahan yang akan dijadikan titik pembangunan SUTT. Menurutnya,  kelompok masyarakat tersebut memasang harga ganti rugi dan tanam tumbuh terlampau tinggi. Sedangkan dari pihak PLN sendiri, untuk  biaya pembebasan lahan itu sudah  tetapkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). ”Kami tidak bisa melebihi itu, “tegasnya.

Dilanjutkannya, kemungkinan terburuk, jika dalam waktu dekat ini  persoalan itu belum ada titik temu maka pihaknya akan menempuh opsi terakhir. Yaitu pembebasan lahan itu akan dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri setempat. Artinya pemiliik lahan nanti akan berurusan dengan pihak pengadilan untuk ganti rugi,  hingga ganti tanam tumbuh di atas lahan tersebut tersebut.

“Melalui proses pengadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012  dan Permen ESDM No. 27 2018,  penyelesaiannya melalui jalur konsinyasi akan dititipkan melalui pengadilan. Tapi itu opsi terakhir,  kalau  memang sudah buntu,” imbuh Marwinsyah.

Baru-baru ini, sejumlah petinggi PLN  sudah berkoordinasi dengan Ketua DAD Seruyan, Yulhaidir yang juga Wakil Bupati Seruyan. Harapannya agar bisa membantu mensukseskan program strategis nasional tersebut.

“Ada beberapa titik tower yang belum bisa diselesaikan,  mungkin besok akan saya rapatkan bersama dengan pemilik lahan agar bisa diselesaikan. Tapak tower itu harus diselesaikan mengingat ini program strategis yang harus kami sukseskan,” ujarnya.

Yulhaidir optimistis,   persoalan ini akan diselesaikan  secara persuasif. Apalagi warga Seruyan pada umumnya  ingin semua wilayah di sana teraliri listirk.

 “Saya optimistis  menyangkut dengan program strategis nasional tersebut, lahan yang jadi kendala hendaknya bisa dibicarakan dengan win-win solution supaya program ini bisa berjalan,”pungkasnya. (ang/gus)