PALANGKA RAYA – Sebagai agenda tahunan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalteng melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Kegiatan itu dilakukan untuk menyinergikan program provinsi dengan kabupaten/kota.
”Intinya kegiatan ini untuk mencapai tujuan dari target-target tadi, seperti sasaran program, sasaran strategis dan sasaran-sasaran program lainnya. Terutama untuk kampung KB, sejak tahun 2018 sudah terbentuk 289 kampung KB. Ini adalah salah satu komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskan program BKKBN tentang kampung KB,” kata Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Satyawati Kusumawati, Kamis (21/3).
Selain itu, dalam kegiatan Rakerda itu diketahui bahwa BKKBN Kalteng menargetkan enam sasaran program kerja pada 2019. Target capaian dalam kontrak kinerja tahun 2019, di dalam dokumen kontrak kerja program Provinsi Kalteng ada enam sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu "Total Fertility Rate" atau angka kelahiran total (TFR) 2,38 persen per wanita usia subur (WUS). Selanjutnya prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) 69,76 persen dari total pasangan usia subur (PUS) yang ada, putus pakai kontrasepsi bisa ditekan 24,6 persen serta persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebanyak 7,59 persen, peserta aktif metode kontrasepsi jangka panjang (PA MKJP) ditingkatkan menjadi 14,51 persen serta peserta aktif ditambahan 3.829 peserta.
Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI yang juga sebagai Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dwi Listyawardani, selaku pembina wilayah, berharap seluruh peserta rapat koordinasi berkomitmen menyukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) khususnya di Kalteng.
"Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat guna membantu pemerintah daerah kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewenangannya serta guna mendukung prioritas nasional, maka sejak tahun 2008 telah disalurkan Dana Transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik Sub Bidang KB yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara," katanya.
Pihaknya pun berharap dana transfer tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bersama anggaran yang telah disiapkan melalui APBD masing-masing kabupaten/kota guna mendukung pelaksanaan program KKBPK di lapangan.
”Dengan sebuah perjuangan anggaran yang cukup besar ini, diharapkan program KKBPK di daerah dapat terus berlangsung dengan baik dan hasil yang baik pula. Karena ini juga ke depannya akan kita gali apakah peruntukannya sudah sesuai,” tukasnya.
Perlu diketahui, dalam rapat kerja daerah program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Provinsi Kalteng 2019 diikuti mitra kerja provinsi, dan mitra kerja kabupaten/kota serta OPD KB kabupaten/kota se-Kalteng berjumlah 185 orang.
Sedangkan Kepala Biro Hukum Setda Kalteng Sahrin yang mewakili Gubernur Kalteng meminta komitmen semua pihak dalam membangun peningkatan kualitas kependudukan ataupun kampong KB, sehingga programnya menjadi manfaat bagi masyarakat.
”Kita meminta semua komitmen mitra kerja untuk mewujudkan kependudukan yang berkualitas di Kalteng, sehingga terwujud tema rakerda ini yaitu, meningkatan sinergitas implementasi program kerja antara provinsi kabupaten/kota serta mewujudkan penduduk tumbuh simbang dan keluarga berkualitas,” tuasnya. (agf/yit)
