SAMPIT- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) menjalin kerjasama.
Kepala DPPPAPPKB Kotim Ellena Rosie mengatakan, pihaknya mengalami banyak kendala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sebab dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum mampu untuk menjangkau 17 kecamatan hingga ke pelosok desa.
"Padahal justru daerah terluar yang memerlukan sekali sosialisasi untuk mengubah mindset menuju konsep hidup yang lebih baik maupun layanan jasa yang terkait pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ungkapnya.
Pembahasan kerjasama dilaksanakan di aula lantai II Setda Kotim. Acara ini dipimpin oleh Asisten I Setda Kotim Nur Aswan didampingi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) M Irzal, Kepala DPPPAPPKB Kotim Ellena Rosie dan juga dihadiri oleh Ketua GPPI Kotim Siswanto, Rabu (16/9).
Kerjasama tersebut berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengembangan keluarga dan juga bangga kencana. Dengan adanya kerjasama, dinas terkait merasa terbantu.
"Harapannya untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi atau penyuluhan serta kegiatan pelayanan sesuai dengan tupoksi kami, guna menuju terwujudnya keluarga bahagia dan berkualitas di Kotim," tandasnya.
Dalam kesempatan itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Irzal mengatakan ada delapan poin ruang lingkup perjanjian kerjasama yang meliputi diantaranya advokasi serta komunikasi, pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi pekerja perempuan, pembinaan ketahanan keluarga, pelatihan pelaksana dan pengelola program, pembinaan dan pengembangan program kampung KB. Sejauh ini sudah ada 54 perusahaan yang telah mendukung dan melaksanakan program tersebut.
"MoU di Kotim ini menjadi kesepakatan pertama yang dibuat di Kalteng. Kotim menjadi pioner untuk Kalteng dan semoga dapat dicontoh oleh kabupaten lain," harapnya.
Sementara itu Asisten I Setda Kotim Nur Aswan mewakili Bupati Kotim Supian Hadi mendukung dan mengapresiasi kegiatan tersebut.
"Kami mendukung kegiatan ini, dan semoga dengan kerjasama ini perusahaan dapat membantu kaitannya dengan kesejahteraan keluarga," imbuhnya.
Adapun Ketua GPPI Kotim Siswanto berharap perumusan MoU ini dapat menyejahterakan keluarga serta karyawan perkebunan dan masyarakat Kotim pada khususnya.
"Saya harap dengan 72 perusahaan yang terdaftar dan 54 perusahaan yang aktif bisa ikut bersama, sehingga saya rasa ini akan lebih bagus untuk ke depannya," tutupnya. (yn/yit)
