SAMPIT – Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021digelar di Aula Sei Mentaya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu (12/2). Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Halikinoor. Forum konsultasi publik ini merupakan momen untuk merencanakan pembangunan.
Anggaran tahun 2021 difokuskan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ketahanan pangan, penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pelestarian budaya serta pariwisata, dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, demokratis serta terpercaya,.
“Salah satu tantangan pemerintah daerah adalah sumber daya manusia dari perguruan tinggi tapi menganggur. Terkadang justru mereka ada yang malas untuk bekerja, dan belum tentu mau mengasah dan melakukan kreativitas, sehingga hanya mengandalkan lowongan pekerjaan, belum berinisiasi sendiri untuk mengembangkan potensi atau kreativitas yang ia miliki. Padahal tenaga dan pikiran mereka sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah,” ungkapnya, Rabu (12/2).
Forum Konsultasi Publik ini juga dihadiri oleh seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Kabupaten Kotawaringin Timur, anggota DPRD Kabupaten Kotim, tokoh masyarakat dan sektor swasta.
Menurut Plt. Kepala Bapedda Kabupaten Kotawaringin Timur Ramadansyah, pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotim tahun 2016-2021 telah memasuki periode tahun terakhir dimana pelaksanaan pembangunan dimulai 2017 dan akan berakhir di tahun 2021. Oleh sebab itu, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 ini perlu adanya berbagai referensi dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, maupun dokumen perencanaan pembangunan Kotim. Tema pembangunan Kabupaten Kotim tahun 2021 yakni “Optimalisasi Implementasi Good Governance untuk mendorong Pengembangan Sektor Strategis melalui Peningkatan SDM, Infrastruktur, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa Menuju Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan”.
”Beberapa program pembangunan daerah yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, pemukiman rakyat, jaminan keamanan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Ada pula urusan wajib yang tak berkaitan dengan layanan dasar dan program, urusan pemerintahan pilihan, pendukung pemerintahan, fungsi penunjang, pengawasan, kewilayahan dan urusan umum,” jelas Ramadansyah.
Forum konsultasi publik ini untuk menyamakan persepsi tentang pedoman pembangunan tahun 2021. Kesepakatan ini nantinya sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotim tahun 2021. Tugas berikutnya yakni pembangunan akhir periode tahun 2021 dengan tetap mengacu pada rancangan kerja jangka menengah yang sudah diprioritaskan.
“Kami mengucapkan terimakasih pada seluruh perwakilan masyarakat yang telah memberikan masukan dalam mendukung pembangunan, sehingga diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah Kotawaringin Timur,” pungkasnya. (soc/din/yit)
