SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Selasa, 15 September 2015 19:47
Ratusan Buruh Demo di Bundaran Besar
Anak-anak dari ratusan buruh PT Agro Lestari Sentosa (ALS) saat turut diajak menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Besar, kemarin.

PALANGKA RAYA –Sebanyak 300 massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) Kalimantan Tengah, melakukan aksi demo, Senin (14/9) siang.

Ratusan buruh ini menyebut perusahaan tempat mereka bekerja melakukan pelanggaran ketenagakerjaan, kebebasan berserikat, traffiking, perbudakan hingga penganiyaan terhadap buruh. Mereka semua karyawan dari PT Agro Lestari Sentosa (ALS) yang berdomisili di Kecamatan Tumbang Jutuh, Kabupaten Gunung Mas.

 Mereka berdemo sambil membentangkan tulisan agar Polda Kalteng segera bertindak kepada PT ALS, oknum Polsek Tumbang Jutuh, oknum Disnaker Kabupaten Kurun dan Kabupaten Belu. Juga meminta Gubernur Kalteng memecat Kabid Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kalteng, Dra Krismiyati. Dia dinilai tidak bekerja dan menerima suap dari perusahaan.

 Sebelum berorasi di Bundaran Besar, Kantor DPRD Kalteng dan Kantor Gubernur Kalteng, massa berjalan dari kantor KSBSI di Jalan Badak, dengan dijaga ketat oleh puluhan anggota Polres Palangka Raya. Aksi ini sempat menjadi perhatian warga sekitar dan membuat macet jalanan.

 Ketua KSBSI Kalteng Karliansyah, menyebutkan perusahaan PT ALS diduga melakukan perekrutan tenaga kerja tak sesuai prosedur, mengakibatkan kerugian, penipuan, penindasan, pembodohan, kerja paksa, perbudakan dan pelanggaran terhadap kebebasan buruh berserikat. “Ini berdasarkan pengecekan di lapangan, dugaan itu ada,” ucapnya.

 Dilanjutkan Karliansayah, selama ini buruh selalu tidak mendapatkan hak. Dimana buruh yang sebagian besar asal Nusa Tenggara Timur itu dijanjikan untuk menjadi buruh antar kota antar provinsi, namun setelah masa kontrak selesai, buruh malah dijadikan harian lepas.

“Kami lakukan pengadilan jalanan buruh,  yang mana buruh diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. Tetapi tidak ada kepedulian dari perwakilan pemerintah, padahal jelas buruh tertindas,” tegas Karliansyah saat berorasi.

 Menurutnya, perusahaan tersebut juga melakukan pelanggaran dalam mendatangkan tenaga kerja dari luar pulau hingga dikatagorikan ilegal, yakni buruh tidak diberi kesempatan menganalisa perjanjian kerja dan oleh perusahaan meminta langsung menandatangani perjanjian tersebut.

 “Belum lagi pemotongan gaji dan banyak hak-hak buruh dihilangkan. Termasuk peralatan kerja seperti parang, gancu dan lainnya harus disediakan oleh buruh itu sendiri. Mereka juga tidak menggunakan keselamatan kerja (K3) sampai ada yang keracunan hingga pingsan terkapar,” papar Karliansyah.

 Tak hanya itu, ucap Karliansyah, kejadian tragis dialami oleh Maria Imakulata Lotu. Dia sampai meninggal dunia, karena usai operasi usus buntu dari Palangka Raya langsung disuruh bekerja hingga penyakitnya kambuh dan bertambah parah. Sampai akhirnya meninggal dunia dan tidak pernah diberikan bantuan dari PT ALS.

 “Itu kejadian sampai almarhum dikuburkan dan perusahaan tidak pernah memberikan biaya santunan dan biaya penguburan. Ini realita dan pemerintah tutup mata,” tegasnya.

 Salah satu karyawan, Julia W De Jesus menyebutkan PT ALS secara nyata melakukan kesewenangan kepada ribuan buruh. Ia sendiri saat melahirkan di rumah sakit Palangka Raya terpaksa menanggung sendiri biaya dan perawatan. Sedangkan PT ALS tidak pernah ada membantu terlebih bersimpati kepada dirinya.

 “Biaya Rp 7 juta, itu ditanggung sendiri. Padahal PT ALS sudah menyebutkan kesehatan ditanggung perusahaan, tetapi kenyataannya tidak ada dan nihil,” tuturnya sambil meneteskan air mata.

 Sementara itu, Alito Jesus Soares  juga menyebutkan, saat ia berniat mengambil cuti, namun malah diancam dipecat dan disuruh pergi dari perusahaan PT ALS. Namun saat dia meminta uang pesangon. PT ALS tidak memberikan seperserpun.

 “Malah disuruh kerja lagi. Saya in manusia bukan hewan. Itukan hak dan memang harus diterima,” pungkasnya.

Pantauan Radar Palangka, saat di kantor DPRD mereka diterima secara baik oleh anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalteng. Yakni Rizal dari Fraksi Golkar, Heriansyah dari Fraksi Gerindra, Agus Susilasani dari Fraksi Nasdem. Begitu pula saat berada di Kantor Gubernur Kalteng, pada pendemo ini disambut oleh pejabat teras  setempat dan usai berorasi mereka balik lagi ke kantor KSBSI. (daq/vin/gus)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 19 Desember 2024 13:08

Gencarkan Operasi Pasar Menjelang Nataru

PALANGKA RAYA- Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Khemal…

Kamis, 19 Desember 2024 13:08

Posko Arus Mudik Nataru Perlu Dipersiapkan

PALANGKA RAYA-Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia…

Rabu, 18 Desember 2024 17:58

Realisasi Pajak dan Retribusi Perlu Dipacu

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka…

Rabu, 18 Desember 2024 17:57

Hadapi Ancaman Kebakaran dengan Siap Siaga

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya Wahid…

Selasa, 17 Desember 2024 15:35

Perlu Kolaborasi Wujudkan Program Makan Gratis

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya,…

Selasa, 17 Desember 2024 15:35

Inflasi Harus Terkendali Menjelang Nataru

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Selasa, 17 Desember 2024 15:32

Pemprov Sukses Gelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional

PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) baru saja…

Selasa, 17 Desember 2024 15:31

Dukung Usulan RUU Perlindungan Guru

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng)…

Senin, 16 Desember 2024 16:47

Komitmen Pelayanan Publik Harus Diwujudkan

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua DPRD Palangka Raya Nenie A…

Senin, 16 Desember 2024 16:46

Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Penanganan Bencana

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya Hasan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers