PALANGKA RAYA – Polemik beredarnya SK DPP pasangan bakal calon diterbitkan 18 Mei lalu dengan nomor PAN/A/ Kpts/KU-SJ/159/V/2020 tentang Persetujuan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur,berbuntut panjang. Surat yang ditandatangani Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Edy Soeparno sebagai Sekjen DPP serta bermeterai itu bakal diperkarakan secara hukum.
Secara resmi DPP PAN pusat sudah melaporkan pemalsuan rekomendasi surat B.1-KWK Bacalon Bupati Kotim ke pihak kepolisian. Pengurus PAN menilai, surat “sakti” palsu itu telah mencemarkan nama baik partai. Apalagi adanya pemalsuan tanda tangan ketua umum Zulkifli Hasan dan Sekjen Soeparno.
Tak hanya itu, rekom palsu itu juga membuat geram pengurus DPW PAN Kalteng. Hal itu lantaran sudah menyangkut partai berlambang matahari tersebut. Terlebih dalam situasi sensitif dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan bupati Kotim pada 9 Desember mendatang.
”Terkait rekom palsu tentang bakal calon bupati/wakil bupati sudah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh DPP. Sudah dinilai merugikan partai apalagi ada tanda tangan ketua umum dan sekjen. Jadi harus diproses dan diungkap dari mana rekom itu terbit maupun diperoleh,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Achmad Diran, Jumat (4/6).
Dismapaikannya pula, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan DPP tentang hal tersebut. Bahkan secara langsung berkomunikasi dengan ketua umum PAN yang menyatakan bahwa memang palsu dan tidak pernah menerbitkan.
”Langsung komunikasi dengan ketua umum, hasilnya bahwa tim pilkada PAN tidak pernah mengeluarkan SK dan itu palsu. Pokoknya bahwa surat B.1-KWK yang beredar di masyarakat itu palsu. Tanda tangan Zulkifli Hasan yang dibubuhi materai enam ribu di palsukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” terang mantan wagub dua periode ini.
Diran menekankan, sejauh ini untuk rekomendasi belum ada informasi kapan dikeluarkan. Namun begitu beberapa nama bakal calon bupati dan wakil bupati Kotim yang akan diusung partai PAN memang sudah diajukan ke DPP. Termasuk pula nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng dalam pilkada mendatang.
Dia menambahkan, jika nantinya sudah dikeluarkan rekomendasi, maka seluruh pengurus maupun simpatisan partai PAN akan tegak lurus mendukung bakal calon tersebut. Tak hanya menyampaikan visi dan misi tetapi juga berupaya memenangkan calon dalam pilkada.”Jika nanti keluar maka kami akan tegak lurus mendukung, siapapun itu baik bakal calon bupati maupun gubernur,” tandasnya. (daq/gus)
