KUALA PEMBUANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menilai Eksekutif tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen atau persetujuan yang telah disepakati bersama. 

"Satu hal yang menjadi perhatian kami yang ada di lembaga Lesgislatif ini, kami dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) yaitu ketidakkonsistenan pihak Eksekutif terhadap apa yang telah disepakati dalam pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah," kata Anggota DPRD Seruyan Harsandi belum lama ini. 

Program yang telah dikonsultasikan dan menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA) sering kali berubah dari apa yang disepakati, bahkan ada yang timbul tanpa adanya persetujuan oleh lembaga Legislatif. 

“Hal ini menjadi poin penting yang harus disampaikan, khususnya pendapat dan evaluasi dari Fraksi Golkar mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019,” katanya. 

Sekretaris Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa masalah ini ke depan harus menjadi atensi tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD. Mereka diminta tetap konsisten dalam menjalankan apa yang telah disepakati bersama. 

Disamping itu, lanjutnya, pelaksanaan APBD Seruyan tahun anggaran 2019 dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp1,23 triliun dengan realisasi Rp1,12 triliun atau sebesar 91,24 persen, sedangkan anggaran belanja sebesar Rp1,57 triliun dengan realisasi Rp1,24 tripiun atau 79,07 persen dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 239, 8 miliar. 

“Kami (Fraksi Golkar) menilai dengan rincian anggaran seperti itu adalah merupakan hal yang wajar walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan keterbatasan baik dalam aspek perencanaan maupun sumber daya aparaturnya,” pungkasnya. (ald/sla)