SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

KOTAWARINGIN

Senin, 13 Juli 2020 08:42
Eksekutif Seruyan Dinilai Tidak Konsisten

Terkait Kesepatan Program Pembangunan

RESES: Anggota DPRD Seruyan Harsandi (dua dari kanan) saat melakukan kunjungan ke Desa Jahitan, Kecamatan Seruyan Hilir, dalam rangka reses tahap pertama beberapa waktu lalu. Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah konsisten dengan kesepakatan program pembangunan. (DOK. ALDI SETIAWAN/RADAR SAMPIT)

KUALA PEMBUANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menilai Eksekutif tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen atau persetujuan yang telah disepakati bersama. 

"Satu hal yang menjadi perhatian kami yang ada di lembaga Lesgislatif ini, kami dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) yaitu ketidakkonsistenan pihak Eksekutif terhadap apa yang telah disepakati dalam pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah," kata Anggota DPRD Seruyan Harsandi belum lama ini. 

Program yang telah dikonsultasikan dan menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA) sering kali berubah dari apa yang disepakati, bahkan ada yang timbul tanpa adanya persetujuan oleh lembaga Legislatif. 

“Hal ini menjadi poin penting yang harus disampaikan, khususnya pendapat dan evaluasi dari Fraksi Golkar mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019,” katanya. 

Sekretaris Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa masalah ini ke depan harus menjadi atensi tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD. Mereka diminta tetap konsisten dalam menjalankan apa yang telah disepakati bersama. 

Disamping itu, lanjutnya, pelaksanaan APBD Seruyan tahun anggaran 2019 dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp1,23 triliun dengan realisasi Rp1,12 triliun atau sebesar 91,24 persen, sedangkan anggaran belanja sebesar Rp1,57 triliun dengan realisasi Rp1,24 tripiun atau 79,07 persen dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 239, 8 miliar. 

“Kami (Fraksi Golkar) menilai dengan rincian anggaran seperti itu adalah merupakan hal yang wajar walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan keterbatasan baik dalam aspek perencanaan maupun sumber daya aparaturnya,” pungkasnya. (ald/sla)

 


BACA JUGA

Kamis, 05 Juni 2025 16:23

Sukamara Dapat Predikat UHC Prioritas

SUKAMARA - Predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas didapat oleh…

Kamis, 05 Juni 2025 16:23

Jelang Iduladha, Masduki Inspeksi ke Pasar

SUKAMARA – Bupati Sukamara Masduki bersama dengan unsur Forkopimda Sukamara…

Kamis, 05 Juni 2025 16:22

Bupati Lamandau Serahkan 95 Hewan Kurban

NANGA BULIK–Menjelang perayaan Iduladha 1446 Hijriah, Bupati Lamandau Rizky Aditya…

Rabu, 04 Juni 2025 15:49

Sukamara Raih Opini WTP 13 Kali Berturut-turut

SUKAMARA - Pemerintah Kabupaten Sukamara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa…

Rabu, 04 Juni 2025 15:49

Bupati Lamandau Hadiri Orientasi dan Munas VI APKASI

NANGA BULIK - Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menghadiri dua…

Rabu, 04 Juni 2025 15:24

Nelayan Keringkan Hasil Laut

SUKAMARA – Sebagian hasil tangkapan ikan di wilayah pesisir Sukamara…

Rabu, 04 Juni 2025 15:23

Bupati Lamandau Lantik 37 Pejabat Kepala Desa

NANGA BULIK - Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra melantik 37…

Senin, 02 Juni 2025 15:26

Pemkab Siap Dukung Kemajuan Pesantren Nurul Hijrah

SUKAMARA - Pondok Pesantren Nurul Hijrah Sukamara menggelar acara milad…

Senin, 02 Juni 2025 15:25

Nilai-nilai Pancasila Harus Diterapkan

SUKAMARA - Wakil Bupati Sukamara Nur Efendi menegaskan bahwa upacara…

Senin, 02 Juni 2025 15:25

Wabup Lamandau Sampaikan Usulan dalam RPJMD Kalteng

PALANGKA RAYA – Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid didampingi Plt Bappedalitbang…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers